Kemdikbud: "usut joki UN Surabaya sampai Jakarta"

Itu (kasus joki UN SMA di Surabaya) kami percayakan kepada polisi, kami menunggu itu, bahkan kami siap kalau pengusutan sampai ke Jakarta (melibatkan oknum Kemdikbud),"

Surabaya (ANTARA News) - Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemdikbud Prof Dr Ir Achmad Jazidie M.Eng menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk pengusutan joki yang diduga membocorkan ujian nasional (UN) SMA/SMK/MA di Surabaya sampai ke oknum pejabat di Jakarta.

"Itu (kasus joki UN SMA di Surabaya) kami percayakan kepada polisi, kami menunggu itu, bahkan kami siap kalau pengusutan sampai ke Jakarta (melibatkan oknum Kemdikbud)," katanya di sela-sela dialog interaktif tentang SMA Terbuka 2014 dengan media massa di Surabaya, Senin.

Didampingi staf khusus Mendikbud Sukemi, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud Ibnu Hamad, dan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dikmen Kemdikbud A. Budi Pribadi, ia mengaku dirinya sudah menerima laporan tertangkapnya lima joki UN itu.

"Ya, saya baru dilapori Pak Ikhsan (Kepala Dinas Pendidikan Surabaya) soal Joki Gosok itu (joki UN Surabaya yang tertangkap di Yogyakarta)," katanya menanggapi tertangkapnya lima mahasiswa dalam jaringan Joki Gosok dan Joki Ganas oleh Polrestabes Surabaya di Alun-alun Yogyakarta.

Penangkapan itu merupakan hasil pemeriksaan polisi terhadap beberapa siswa SMA Negeri 12 Surabaya, di antaranya R yang menjadi saksi kunci. Para saksi menyebutkan Joki Gosok dan Joki Ganas merupakan satu jaringan yang membuat forum khusus di situs internet untuk memfasilitasi para pelajar SMA yang resah menghadapi UN dan menyebarkan kunci jawaban UN.

Ditanya kebenaran kebocoran UN 2014 itu, Jazidie mengatakan hal itu bergantung hasil yang didapat aparat kepolisian. "Yang jelas, kalau pun sampai ke oknum kementerian di Jakarta, kami persilakan diusut, karena kami ingin hal itu terungkap sampai tuntas," katanya.

Sementara itu, staf khusus Mendikbud Sukemi menambahkan pihaknya siap membantu aparat kepolisian untuk membongkar siapa pelaku dan apa duduk perkara sebenarnya. "Silakan polisi mengungkap apa adanya," katanya.

Bahkan, pihaknya berterima kasih kepada polisi bila kasus itu terungkap, karena upaya kepolisian itu akan membuat Kemdikbud dapat melakukan langkah pembenahan oknum yang terlibat dan sekaligus pembenahan sistem UN untuk masa mendatang.

"Pak Menteri (Mendikbud) sendiri punya komitmen untuk itu, bahkan soal UN yang terlambat pada tahun 2013 saja dilakukan serangkaian pembenahan struktural terkait siapa yang terlibat, apakah internal atau eksternal, sekaligus ada pembenahan percetakan," katanya.

Menurut dia, peluang kebocoran memang mungkin terjadi pada tiga titik yakni sekolah, percetakan, dan kementerian. "Nanti akan kami verifikasi, kalau nilai siswa yang diduga ada kebocoran soal atau kunci jawaban itu jelek ya berarti bukan kebocoran," katanya.

Namun, pihaknya berjanji Kemdikbud tidak akan menampik bila ada oknum kementerian yang terlibat seperti dalam kasus keterlambatan soal UN 2013. "Lebih dari itu, pembenahan dalam UN juga akan terjadi untuk masa mendatang," katanya.

Dalam dialog interaktif tentang SMA Terbuka 2014 dengan media massa di Surabaya itu, pihak Kemdikbud menyampaikan rencana pembukaan enam SMA Terbuka pada tahun 2014 dan akan terbentuk 300-an SMA Terbuka pada 2020.

"SMA Terbuka itu bertujuan untuk meningkatkan APK (angka partisipasi kasar) dalam pendidikan hingga 97 persen pada 2030 guna mencetak 113 juta tenaga terampil yang dibutuhkan Indonesia untuk menempati posisi tujuh besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar," kata Jazidie.