Pemerintah diminta tegas batalkan akuisisi BTN

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta pemerintah untuk tegas membatalkan rencana akuisisi Bank Tabungan Negara oleh Bank Mandiri.

"Kami berharap pemerintah, bukan hanya menunda tetapi harus membatalkan akuisisi Bank Tabungan Negara oleh Bank Mandiri," kata Sekertaris Jendral DPP Apersi HM Hidayat usai aksi damai penolakan akuisisi BTN di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu.

Ia menyatakan bahwa pihaknya menggelar aksi ini secara serentak di seluruh Indonesia.

Diharapkan dengan penolakan ini, pemerintah tidak perlu melakukan aksi korporasi tersebut karena sangat berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dikhawatirkan fokus Bank BTN dalam penyaluran kredit perumahan (KPR) akan terganggu bila rencana akuisisi ini tetap dijalankan," katanya.

Pasalnya, kata dia, orientasi visi-misi usaha kedua bank tersebut sangat berbeda.

"Bank Mandiri selama ini fokus di kredit-kredit korporasi besar, sedangkan Bank BTN fokus di kredit retail KPR, yang sebagian besar justru untuk jenis KPR bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Senada dengan Hidayat, Ketua DPD Apersi Banten, Sabri Nurdin juga menyatakan bahwa rencana akuisisi ini akan mengganggu ketersedian rumah bagi masyrakat kecil.

"Akuisisi bukan merupakan solusi satu-satunya bagi penyelesaian masalah backlog perumahan rakyat selama ini," katanya.

Pihaknya mengkhawatirkan, jika akuisisi terjadi, Bank BTN akan kehilangan fokus dalam memfasilitasi penyaluran perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Padahal kita masih kekurangan jutaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
(W003)