Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memberikan tanggapan positif atas kinerja pemerintah yang telah banyak membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di berbagai wilayah tanah air untuk mendukung pelatihan vokasi.

“Memang kita akui pemerintah bangun BLK yang sudah tersebar banyak di berbagai daerah, ini kita apresiasi pemerintah dengan berbagai upaya itu dan kita tidak salahkan,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita kepada ANTARA, Jumat.

Menurut dia, langkah ini dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang memang membutuhkan berbagai macam pelatihan terstruktur guna memudahkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan nantinya.

Hanya saja, akses untuk mendapatkan pekerjaan secara cepat dan penyaluran yang jelas usai mengikuti pelatihan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menuntaskan permasalahan pengangguran.

Dia menjelaskan bahwa masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja di BLK masih harus mencari kerja secara mandiri usai mereka mengikuti kegiatan tersebut selama enam bulan lamanya.

“Kurangnya akses yang lebih mudah untuk mendapatkan kerja, mereka mencari kerja secara mandiri. Artinya, mereka hanya meluangkan waktu enam bulan untuk mengikuti kegiatan itu,” jelas dia.

“Kita apresiasi pemerintah sudah bangun itu banyak wilayah di Indonesia. Cuma kurangnya pascapelatihan untuk mendapatkan pekerjaan,” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat termasuk terus membangun BLK Komunitas di berbagai wilayah untuk mendukung pelatihan vokasi.

Saat ini, menurut dia pemerintah sudah berhasil membangun sebanyak 4.282 BLK Komunitas yang terbesar dari Aceh sampai Papua. Secara khusus, dia mengafirmasi bahwa pendirian BLK Komunitas di Papua atas arahan Wakil Presiden Republik Indonesia.

BLK masih terus bertambah setiap tahunnya, saat ini pihaknya sedang membangun sebanyak 370 BLK Komunitas yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Tidak hanya itu saja, pemerintah saat ini telah menyusun 110 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi kerangka pengakuan dan pengembangan keterampilan di berbagai level.

Baca juga: Menaker: Pembangunan ribuan BLK Komunitas dukung pelatihan vokasi

Baca juga: DPR: Perlu revitalisasi BLK atasi banyaknya pengangguran


Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024