Walhi Sumsel dorong illegal driling di Muba ditangani pemerintah pusat

Itu serius karena melibatkan para pemain atau cukong dan sudah banyak bahkan korban nyawa, selain dari keuangan negara dari hasil kajian sebesar hampir Rp50 triliunan, maka perlu peranan negara dalam menghadapi dan perlu penanganan ekstra

Palembang (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan mendorong illegal driling di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) agar ditangani pemerintah pusat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat aktifitas tersebut.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Yuliusman di Palembang, Jumat, mengatakan bahwa saat ini illegal driling di Kabupaten Musi Banyuasin harus ditarik ke pusat dan tidak hanya di level daerah.

Hal itu diyakini agar mampu menyelamatkan keuangan negara akibat aktifitas tersebut yakni sebesar hampir Rp50 triliunan berdasarkan dari kajian yang dilakukan oleh Walhi Sumsel.

Baca juga: Walhi Sumsel kawal penegakan hukum korporasi penyebab karhutla

"Oleh karena itu, kami mendorong semua instansi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menyelamatkan kerugian yang dialami oleh negara tersebut," katanya.

Ia menambahkan adapun solusi yang ditawarkan dalam penanganan ialah penindakan tegas terlebih dahulu saat ini yang perlu dilakukan dan pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukannya.

Terkait dengan satgas illegal driling yang sudah ada saat ini melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta melibatkan dari TNI dan Polri, ia mengapresiasi upaya tersebut, namun tetap penanganan harus ke tingkat kementerian atau pusat, karena illegal driling ini termasuk kejahatan serius.

"Itu serius karena melibatkan para pemain atau cukong dan sudah banyak bahkan korban nyawa, selain dari keuangan negara dari hasil kajian sebesar hampir Rp50 triliunan, maka perlu peranan negara dalam menghadapi dan perlu penanganan ekstra," katanya.