Bupati tegaskan ajakan coblos caleg kesalahan percetakan

Pihak percetakan baik secara lisan maupun melalui media massa cetak dan elektronik telah membuat klarifikasi soal kalender sepenuhnya kesalahan percetakan,"

Jakarta (ANTARA News) - Bupati Poso Piet Inkiriwang menegaskan, kalender milik pemerintah daerah setempat yang berisi ajakan untuk mencoblos salah satu calon legislator di Provinsi Sulawesi Tengah itu merupakan kesalahan perusahan percetakan.

"Pihak percetakan baik secara lisan maupun melalui media massa cetak dan elektronik telah membuat klarifikasi soal kalender sepenuhnya kesalahan percetakan," kata Inkiriwang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Inkiriwang menuturkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso secara rutin setiap tahun membuat kalender yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Namun pada pencetakan kalender Pemkab Poso 2014 terdapat catatan pada bagian kaki bertuliskan "Ingat-ingat Tanggal 9 April, Jangan Lupa Coblos No 2".

Inkiriwang menuturkan pihak percetakan PT Transonic yang membuat kalender itu siap bertanggung jawab secara hukum dan mengganti kerugian Pemkab Poso terkait salah cetak kalender tersebut.

"Pihak percetakan secara lisan dan tertulis telah menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Poso, kemudian bertemu langsung di kediaman bupati," ujarnya.

Inkiwirang menyerahkan persoalan tersebut melalui proses hukum yang berlaku agar menindak perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Bupati Poso membantah pihaknya yang menyuruh perusahaan percetakan untuk menambahkan tulisan berisi ajakan mencoblos nomor 2 pada kalender milik pemerintah kabupaten tersebut.

Pada keterangan tertulis tersebut, Bupati Poso juga menjelaskan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) telah menyelidiki temuan itu.

"Hasil penyelidikan menyatakan tidak ditemukan adanya tindak pidana maupun administrasi pemilu sehingga kasus dugaan pelanggaran pemilu itu dinyatakan gugur demi hukum," ungkap Inkiriwang.

Dia menduga kejadian salah cetak kalender dimanfaatkan pihak tertentu untuk membunuh karakter terhadap dirinya menjelang melaksanakan pemilihan umum.

(T014/T007)