"Pemangku kepentingan pelabuhan perlu memberikan perhatian yang lebih agar pelabuhan direvitalisasi," ujar Hery, dikutip dari laman resmi Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.
Hery menjelaskan bahwa pelabuhan merupakan gerbang hubungan internal dan eksternal di Indonesia. Pelabuhan menjadi pintu masuk dalam hubungan sosial maupun ekonomi yang ada di daerah tersebut.
Oleh karena itu, dia menilai pelabuhan sebagai tempat yang strategis, terlebih dalam hal pelayanan publik.
"Namun, sayangnya masih banyak pelabuhan yang pelayanannya belum optimal," kata Hery.
Berlandaskan pada strategisnya peran pelabuhan, khusus terkait dengan pelayanan publik, Hery menekankan bahwa pemangku kepentingan pelabuhan perlu memberikan perhatian yang lebih agar pelabuhan direvitalisasi.
Dalam rangka mendorong revitalisasi pelayanan pelabuhan, Ombudsman mencoba merangkul seluruh pemangku kepentingan agar bisa mengoptimalkan peluang yang ada di pelabuhan.
"Jangan hanya fokus di arus lalu lintas darat, tetapi pelabuhannya tidak dikembangkan," ucapnya.
Ombudsman, lanjut Hery, memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Meski demikian, Ombudsman membutuhkan dukungan dari berbagai elemen untuk bisa mengoptimalkan pengawasan.
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Komplik. Gelaran diskusi tersebut juga dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Sekda Provinsi Jambi, General Manager Pelindo Regional II Jambi, Kepala KSOP Talang Duku, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan tersebut juga diikuti mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Provinsi Jambi.
Baca juga: Ombudsman RI-Denmark bahas kerja sama digitalisasi pelayanan publik
Baca juga: Ombudsman Aceh terima 437 laporan terkait pelayanan publik
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
