"Ia telah ditugaskan membentuk pemerintahan persatuan untuk melayani negara dan bangsa Prancis," demikian menurut pernyataan istana presiden Prancis, Elysee, pada Kamis (5/9).
Politisi berhaluan kanan-tengah tersebut pernah menjabat sebagai komisioner Uni Eropa serta menteri luar negeri Prancis.
Bernier kemudian ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab Komisi Uni Eropa untuk hubungan dengan Inggris terkait penyelesaian proses Brexit.
Dalam upacara serah terima jabatannya, Barnier menegaskan bahwa ia hendak merespons tantangan, kemarahan, dan penderitaan rakyat dengan layak.
Presiden Macron turut berterima kasih kepada PM Attal yang bertugas selama delapan bulan terakhir.
"Attal telah memajukan negara dan berperan menjaga pengaruhnya dalam masa yang penting," ucap Macron melalui media sosial X.
Sementara itu, penunjukan Barnier sebagai PM tidak disambut baik politisi sayap kiri yang menegaskan bahwa kepala pemerintahan yang ditunjuk Macron seharusnya mencerminkan kehendak rakyat, demikian dilaporkan France 24.
Pasalnya, aliansi sayap kiri Front Populer Baru (NFP) meraih kursi terbanyak dalam pemilu legislatif Prancis pada 7 Juli lalu.
Salah satu partai kiri terkemuka Prancis dan anggota koalisi NFP, Partai Sosialis, menyebut Barnier tak punya legitimasi politis untuk memimpin pemerintahan.
"Partai Sosialis akan menolak penunjukan Michel Barnier dan pemerintahan yang dibentuknya," demikian dinyatakan partai tersebut melalui X.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Prancis buru Nikolai, kakak pendiri Telegram Pavel Durov
Baca juga: Partai sayap kiri Prancis ajukan langkah pemakzulan Presiden Macron
Baca juga: Menteri Pendidikan Prancis akan larang penggunaan ponsel di sekolah
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
