Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah anggota Komisi IV DPR (bidang pertanian) meminta Bulog membatalkan dan segera melakukan tender ulang impor beras karena harga yang ditawarkan di atas harga penawaran setempat (HPS)."Meskipun, HPS masih di bawah pagu yang ditetapkan institusi ini, sejak awal tender impor beras terlihat ada kepentingan tertentu, yang akhirnya dimenangkan oleh tiga perusahaan asal Vietnam," kata anggota Komisi IV DPR Ganjar Pranowo dan Cheppy T Wartono dalam raker dengan Dirut Bulog di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa.Ganjar mengatakan, meskipun sudah digembar-gemborkan bahwa tender terbuka untuk umum baik dari dalam maupun luar negeri, tetapi sejak awal perusahaan dari Vietnam sudah diperkirakan akan menang. Pelaksanaan tender yang sempat diundur dua kali itu telah mengundang banyak pertanyaan. Pengunduran itu, menurut Ganjar, mengesankan tender tidak disiapkan dengan benar. Bahkan, Menteri Perdagangan mengubah pelabuhan tujuan dan tonasenya. Tindakan itu mengindikasikan adanya kejanggalan, terkesan dipaksakan, dan tak ada niat baik untuk membeli beras dari dalam negeri. "Setidaknya hal itu menjadi bahan tambahan pengajuan hak interpelasi kami. Interpelasi sudah kita sampaikan, tunggu proses berikut di Sidang Paripurna DPR," kata anggota F-PDIP ini. Hal senada juga ditegaskan Cheppy. Bulog sudah berjanji kepada Komisi IV DPR akan melakukan pembelian beras dari dalam negeri. Artinya peserta tender dari dalam negeri diprioritaskan sehingga beras dari petani bisa diserap. Dia mengungkapkan, kalau memang harga penawaran dari perusahaan Vietnam lebih tinggi, maka ini melanggar Keppres Nomor 80 yang menetapkan bahwa harga merupakan hal yang harus dijadikan dasar utama keputusan, karena beras bukan barang yang sangat spesifik seperti diatur dalam Keppres ini. Ia mempertanyakan, kalau alasannya karena harga internasional yang tinggi kenapa tidak menyerap beras dalam negeri dengan harga tinggi. "Jika alasannya agar pengiriman bisa dilakukan dengan cepat, toh beras ini dijanjikan tidak akan didistribusikan ke masyarakat atau akan dijadikan stok nasional sehingga tidak perlu buru-buru didistribusikan," kata Cheppy.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
