BPBD: 23 desa di Cianjur terdampak kekeringan, minta bangun sumur bor

Dari puluhan desa tersebut, melayangkan surat permohonan ke BPBD untuk dibuatkan sumur bor sebagai penanganan jangka panjang dimana daerah mereka setiap tahunnya mengalami krisis air saat musim kemarau

Cianjur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat 23 desa pada 13 kecamatan di Cianjur terdampak bencana kekeringan selama kemarau yang terjadi sejak dua bulan terakhir, mengajukan pembangunan sumur bor ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Cianjur Wawang Kuswaya di Cianjur Kamis, mengatakan dari puluhan desa tersebut mengusulkan satu titik sumur bor dapat dibangun sebagai upaya antisipasi jangka panjang ketika kekeringan kembali melanda.

"Dari puluhan desa tersebut, melayangkan surat permohonan ke BPBD untuk dibuatkan sumur bor sebagai penanganan jangka panjang dimana daerah mereka setiap tahunnya mengalami krisis air saat musim kemarau," katanya.

Belasan kecamatan tersebut antara lain Cugenang, Ciranjang, Gekbrong, Campakmulya, Kadupandak, Agrabinta, Cijati, Cidaun, Naringgul, Cikalongkulon, Karangtengah, dan Pagelaran. Untuk Cibeber dan Cilaku juga terdampak, namun belum dilaporkan secara tertulis.

Dia menjelaskan dari 23 desa jumlah warga terdampak sekitar 7.009 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa mencapai 21.707 jiwa, sehingga usulan pembangunan sumur bor akan dilanjutkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Cianjur.

Sedangkan untuk penanganan sementara pihak desa dapat bersurat ke Bupati Cianjur atau ke BPBD untuk dilakukan pendistribusian air bersih menggunakan truk tangki Perumdam Tirta Mukti Cianjur atau dari PMI Cianjur.

"Karena BPBD Cianjur tidak memiliki truk tangki untuk air bersih, sehingga pendistribusian akan dilayani Perumdam Cianjur atau PMI Cianjur yang memiliki armada," katanya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Cianjur Hendri Prasetyadi mengatakan setelah menerima usulan dari BPBD, pihaknya akan melakukan beberapa tahapan hingga akhirnya bisa merealisasikan pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan setiap tahunnya.

Bahkan pihaknya akan menyesuaikan pengajuan tersebut dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dilanjutkan dengan membuat skala prioritas bagi desa yang dinilai lebih darurat, dan terakhir menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

"Untuk membuat sumur bor dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mulai dari Rp50 juta hingga Rp200 juta per titik, tergantung kondisi lapangan. Namun tahun ini dianggarkan sekitar 4 titik sesuai dengan skala prioritas," katanya.