harus dipastikan pemulihan MPASI berkualitas, dengan penekanan pada konsumsi protein hewani dan keragaman menuJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa ibu hamil kurang energi kronis (KEK) memerlukan intervensi spesifik untuk mencegah anak yang dilahirkan menjadi stunting.
Sejumlah indikator intervensi spesifik percepatan penurunan stunting memerlukan perhatian serius, yaitu ibu hamil KEK mendapatkan asupan gizi, pemantauan pertumbuhan anak balita, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang, dan pemberian imunisasi dasar lengkap, katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu.
Namun di sisi lain, Muhadjir memaparkan berdasarkan laporan sembilan layanan intervensi spesifik pada triwulan kedua tahun 2024, terdapat dua indikator yang sudah sesuai jalur, yakni ibu hamil konsumsi tablet tambah darah dan anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI (MPASI).
Kemudian, sambung dia, dari 11 layanan intervensi sensitif (faktor pendukung di luar kesehatan) pada triwulan kedua tahun 2024, terdapat tiga indikator yang sudah sesuai jalur, yaitu kehamilan tidak diinginkan, keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan tunai bersyarat, dan sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang stunting.
"Sementara itu, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian serius, pertama, yaitu calon pasangan usia subur atau PUS mendapatkan skrining (pemeriksaan) kesehatan, ini yang perlu dilaksanakan dengan maksimal. Kedua, kontrasepsi atau KB pascapersalinan, ketiga, keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan, dan keempat, desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (BABS)," paparnya.
Baca juga: Indonesia berhasil turunkan stunting 9,63 persen selama lima tahun
Baca juga: Wapres berharap Prabowo-Gibran lanjutkan percepatan penurunan stunting
Ia menegaskan, terdapat beberapa isu utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting yaitu pertama, penting untuk memastikan bahwa program-program dari berbagai sektor terintegrasi dengan baik dan saling mendukung.
Kedua, percepatan pemberian intervensi di berbagai posyandu, puskesmas, tempat atau fasilitas lainnya.
Dan ketiga, pemerintah daerah (pemda) harus memastikan seluruh layanan kesehatan di wilayah berfungsi dengan baik dan optimal dalam memberikan intervensi gizi, serta didukung logistik yang memadai.
"Hal lain yang perlu diperhatikan, termasuk ketersediaan makanan tambahan untuk pemulihan, vitamin, dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk mengatasi stunting," ucapnya.
Muhadjir melanjutkan, berdasarkan hasil SKI 2023, diketahui terjadi peningkatan signifikan prevalensi stunting pada kelompok sasaran usia 6-23 bulan, sehingga fokus intervensi penurunan stunting pada kelompok usia tersebut menjadi sangat penting dan krusial di masa depan.
"Pada fase tersebut, harus dipastikan pemulihan MPASI berkualitas, dengan penekanan pada konsumsi protein hewani dan keragaman menu, kelengkapan imunisasi, memperhatikan faktor lingkungan seperti air dan sanitasi yang layak, serta perlindungan sosial bagi sasaran yang rentan dan miskin," tuturnya.
Baca juga: Menko PMK: Balita berpotensi stunting 18,7 persen dari data EPPGBM
Baca juga: Pemkab Sukamara Kalteng intensifkan percepatan penurunan stunting
Baca juga: Kilang Pertamina Balikpapan berantas kemiskinan lewat program Wasiat
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
