Berlakunya program kesepakatan ini pada tanggal 4 September 2024 merupakan tonggak sejarah yang bukan sekadar tanggal di kalenderJakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Millennium Challenge Account-Indonesia II (MCA-II) bekerja sama mengatasi intermediasi keuangan yang mahal dan belum berkembang di Tanah Air dengan nilai investasi 649 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama periode 2024-2029.
“Berlakunya program kesepakatan ini pada tanggal 4 September 2024 merupakan tonggak sejarah yang bukan sekadar tanggal di kalender. Ini adalah seruan untuk bertindak, pengingat bahwa kita memiliki waktu lima tahun hingga 3 September 2029 untuk memberikan dampak yang langgeng bagi masa depan negara kita,” ujar Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Teni Widuriyanti dalam Millennium Challenge Corporation (MCC) Entry-into-Force (EIF) Event di The Energy Building, Jakarta, Rabu.
Ini juga merupakan pernyataan atas kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta dedikasi semua pihak yang telah bekerja tanpa lelah untuk membawa kita ke titik ini,
Hibah Compact kedua dari MCC sebesar 649 juta dolar AS untuk Indonesia (2024-2029) mendukung kemitraan strategis antara AS dan Indonesia. Dalam perjanjian Compact, MCC memberikan kewenangan penuh kepada Indonesia untuk melaksanakan Program Compact sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Pada model hibah MCC, negara mitra bertanggung jawab membentuk entitas pengelola sendiri yang disebut MCA, terdiri dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Untuk Indonesia, entitas tersebut dikenal sebagai MCA-Indonesia II yang bertugas mengelola dan melaksanakan program ini. Tujuan utama dari MCA-Indonesia II ialah mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kapasitas perencanaan, penyiapan proyek, dan pembiayaan inovatif untuk infrastruktur, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan.
Program ini akan berlangsung di lima provinsi utama, yakni Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bali dengan manfaat bagi pemerintah daerah (pemda), pemerintah pusat, lembaga keuangan, serta masyarakat.
Hibah Compact melibatkan kontribusi sebesar 49 juta dolar AS dari Pemerintah Indonesia dan total dana sebesar 649 juta dari MCC. Program ini dikelola oleh MCA-Indonesia II yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.
Compact merupakan wujud kepercayaan lanjutan atas kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan MCC selama Compact pada periode 2013-1018, yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan strategi Indo-Pasifik AS.
“Berlakunya program kesepakatan ini menandakan dimulainya upaya terkonsentrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Periode lima tahun ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Ini merupakan tantangan bagi dedikasi, inovasi, dan tekad kita, namun ini juga merupakan peluang untuk memanfaatkan potensi penuh program Compact guna mewujudkan ambisi kita dan meletakkan dasar bagi Indonesia yang lebih cerah dan sejahtera,” ungkap Teni.
Ada beberapa komponen utama program Indonesia Infrastructure dan Finance Compact.
Pertama ialah Advancing Transport and Logistics Accessibility Services (ATLAS) Project yang bertujuan meningkatkan perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi di Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bali. Proyek ini diharapkan mengurangi kemacetan, emisi, dan meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi perempuan dan penyandang disabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Kedua, Financial Markets Development Project (FMDP) dengan tujuan memperkuat pasar keuangan Indonesia dengan mengembangkan instrumen keuangan inovatif seperti obligasi hijau dan pembiayaan campuran. Proyek ini diharapkan meningkatkan akses pembiayaan infrastruktur, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur strategis, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Ketiga, Access to Finance for Women-owned/Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME Finance) Project dengan tujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, terutama yang dimiliki perempuan. Beberapa tantangan yang hendak diatasi antara lain kendala seperti kurangnya jaminan, literasi keuangan, dan bias gender.
Proyek ini menyediakan fasilitas pembiayaan inklusif, pelatihan literasi digital dan keuangan, serta peningkatan kapasitas UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Harapan dan ekspektasi mendalam kami terhadap kegiatan Compact dan hasilnya tidak hanya akan tetap relevan, tetapi juga mendukung desain strategis di Indonesia,” ucapnya.
Baca juga: MenKopUKM nilai MCC bisa jadi percontohan inkubasi industri kreatif
Baca juga: Menkeu bahas kerja sama sektor transportasi dengan MCC
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
