Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan matra keempat TNI ini adalah penguatan koordinasi secara paralel dengan pemangku kepentingan bidang siber yang lainnyaSemarang (ANTARA) - Pakar keamanan siber Dr Pratama Persadha menyambut baik rencana pembentukan matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Angkatan Siber, apalagi tugas pokok dan fungsinya tidak akan bertindihan dengan unit siber dari instansi lainnya.
"Bahkan, keberadaan-nya kelak akan saling menguatkan karena semua instansi tersebut dapat berbagi informasi terkait dengan setiap kondisi keamanan siber yang sedang terjadi," kata Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Rabu malam.
Selanjutnya, kata Pratama, masing-masing instansi dapat menggali informasi yang lebih dalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap instansi.
"Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan matra keempat TNI ini adalah penguatan koordinasi secara paralel dengan pemangku kepentingan bidang siber yang lainnya," ucap Pratama.
Dengan demikian, mereka bisa saling bersinergi dan menguatkan karena aspek pandangan yang lebih holistik jika berkolaborasi dengan pemangku kepentingan siber lainnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima perintah dari Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di institusi TNI.
"Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato untuk membuat Angkatan Siber," kata Agus usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/9).
Lebih lanjut Pratama mengemukakan bahwa saat ini Indonesia memang sudah memiliki beberapa unit siber dari instansi yang memiliki perhatian pada dunia siber seperti BIN, Polri, BSSN, serta Kominfo.
Baca juga: Panglima TNI akui sudah diperintah Presiden bentuk Angkatan Siber
Baca juga: BSSN dukung pembentukan Angkatan Siber untuk TNI
Namun, dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini menilai instansi tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda dan tidak ada yang betul-betul fokus pada pertahanan keamanan siber untuk menjaga kedaulatan NKRI dari serangan perang siber pihak lain.
Dengan pembentukan matra keempat TNI, menurut dia, ada instansi yang betul-betul memiliki kewaspadaan penuh terhadap percobaan serangan siber dari pihak lain.
Menyinggung soal sumber daya manusia (SDM), Pratama memandang perlu pasukan siber harus memiliki kompetensi di bidang keamanan siber yang bisa berasal dari berbagai universitas umum, serta dari universitas yang memiliki program keahlian khusus seperti STIN, Politeknik Siber, dan Universitas Pertahanan.
Namun, lanjut dia, tentu saja SDM dari lulusan universitas tersebut belum cukup untuk kebutuhan khusus seperti penyerangan dan pertahanan siber. Oleh karena itu, melakukan perekrutan peretas merupakan sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan khusus tersebut.
Menurut dia, perekrutan peretas juga memiliki keuntungan karena skill yang mereka miliki memang lebih tinggi ketimbang lulusan universitas umum, terlebih peretas-peretas tersebut biasanya juga tergabung dalam berbagai forum underground, tempat peretas saling membagikan teknik dan tools peretasan terbaru.
"Tidak jarang juga menginformasikan kampanye serangan siber yang akan mereka lakukan. Jika Indonesia menjadi target serangan siber, akan dapat diambil berbagai tindakan pencegahan sebelumnya," tutur Pratama yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK.
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
