Kalsel berharap ada "islah" kisruh di PPP

Kami memilih netral saja dan berada di tengah-tengah, dengan harapan keduanya segera melakukan islah, sehingga seluruh persoalan yang terjadi bisa segera diatasi,"

Banjarmasin (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Rudy Ariffin berharap ada "islah" (damai) terhadap terjadinya kisruh di tubuh partai berlambang kabah tersebut baik yang ingin mengusulkan pergantian Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali maupun pihak yang mempertahankan.

"Kami memilih netral saja dan berada di tengah-tengah, dengan harapan keduanya segera melakukan islah, sehingga seluruh persoalan yang terjadi bisa segera diatasi," kata Rudy Ariffin di Banjarmasin, Rabu.

Menurut Rudy, bila kedua belah pihak terus ngotot untuk mempertahankan pendapat masing-masing, dikhawatirkan justru akan merugikan PPP sendiri, karena tidak menutup kemungkinan kisruh yang terjadi akan melepas kesempatan PPP untuk meramaikan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Perbedaan pendapat yang terjadi, kata dia, bila tidak segera dihentikan dengan kesadaran dari seluruh pihak, akan terus berlarut-larut dan disadari kondisi tersebut akan sangat merugikan partai politik.

"Kita sangat berharap, islah ini segera bisa didapatkan, sehingga tidak perlu lagi ada figur baru, toh pada pemilihan ke depan Pak Surya Dharma Ali tidak mencalon lagi," katanya.

Menurut Rudy, yang kini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, kisruh yang terjadi di tubuh PPP saat ini, tidak mempengaruhi perolehan suara partai berwarna hijau tersebut, karena kejadian tersebut terjadi setelah pencoblosan.

Menurut Rudy, secara umum perolehan suara PPP di Kalsel mengalami kenaikan, walaupun untuk peroleh kursinya tetap sama, yaitu satu orang untuk DPR-RI daerah pemilihan satu dan satu kursi untuk daerah pemilihan dua.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara KPU Provinsi Kalsel, perolehan kursi masing-masing partai politik untuk DPRD Provinsi Kalsel yaitu, Nasdem empat (4) kursi, PKS tiga (3) krusi, PDIP enam (6) kursi dan Golkar sebanyak 13 kursi.

Selanjutnya, Gerindra enam (6) kursi, Demokrat empat (4) kursi, PAN tiga (3) kursi, PPP, tujuh (7) kursi, Hanura, tiga (3) kursi, PBB dan PKPI, tidak mendapatkan kursi.(*)