Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan data balita berpotensi stunting berdasarkan hasil pengukuran serentak pada sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sementara sebesar 18,7 persen.

"Hasil EPPGBM yang telah dilakukan secara serentak pada bulan Juni 2024 yang lalu untuk hitung yang kekurangan gizi dan gizi buruk, serta diduga stunting sekitar 18,7 persen," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu.

Wakil Ketua Pengarah Program Percepatan Penurunan Stunting itu menyebutkan, berdasarkan data tersebut, maka Indonesia sudah berhasil menurunkan angka stunting di bawah 20 persen berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Baca juga: Pemerintah terapkan EPP-GBM untuk tingkatkan validitas data stunting

Menurut Muhadjir, pada bulan Juni 2024, telah dilaksanakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting, di mana sebanyak 300.188 posyandu dilibatkan hingga berhasil meningkatkan jumlah balita yang diukur secara signifikan, dan balita yang diukur mencapai 16.381.852 jiwa.

"Data by name by address (berdasarkan nama dan alamat) dari hasil pengukuran dan intervensi serentak yang telah dilakukan merupakan data penting sebagai titik awal untuk memberikan intervensi gizi dalam upaya pencegahan stunting," ujar dia.

Ia berharap peran semua pemangku kepentingan ke depan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat lebih fokus ke sasaran yang betul-betul berpotensi stunting.

Selain itu, ia juga mengemukakan pentingnya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan.

"Data tersebut juga memberikan catatan perbaikan dalam keakuratan, penimbangan dan pengukuran, serta perlunya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan pengukuran," ucapnya.

Baca juga: Menko PMK minta posyandu kolaborasi kejar target pengukuran serentak

Ia mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan terkait yang turut menyukseskan pengukuran dan intervensi serentak.

"Saya mengapresiasi kepada seluruh stakeholder yang terkait, baik dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, desa, maupun para kaderserta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan hingga pemantauan pengukuran dan intervensi serentak seluruh daerah yang telah dilaksanakan," paparnya.

Ia juga mengapresiasi seluruh instansi, baik pemerintah maupun TNI/Polri yang telah melakukan pendataan bapak asuh atau ibu asuh anak stunting.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin yang membuka Rakornas tersebut menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian penurunan stunting selama lima tahun ke belakang.

Baca juga: Menko PMK: Kejar target prevalensi stunting lewat strategi pentahelix

"Kita patut bersyukur bahwa angka prevalensi stunting turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 pada tahun 2023. Artinya, dalam lima tahun, kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3 persen, atau rata-rata 1,85 persen per tahunnya. Penurunan ini satu setengah kali lebih cepat jika dibandingkan dengan periode tahun 2013-2018,” ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024