Menkominfo sebut realisasi anggaran hingga Agustus 2024 Rp8 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa untuk tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga 31 Agustus sebesar Rp8,06 triliun, dari total pagu anggaran untuk tahun ini sebesar Rp17,78 triliun.

"Dari sisi realisasi anggaran, Kemenkominfo terus berupaya melakukan penyerapan secara optimal setiap tahunnya. Untuk tahun 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024, telah terealisasi anggaran sebesar Rp8,06 triliun dari pagu sebesar Rp17,78 triliun," ujar Budi Arie dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Dari Rp8,06 triliun yang telah terealisasi tersebut, Rp330 miliar digunakan untuk belanja pegawai, Rp6,78 triliun untuk belanja barang, dan Rp949 miliar untuk belanja modal.

Budi Arie mengatakan prognosis realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp15,63 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp17,78 triliun tersebut.

Ia lalu menjelaskan penyebab kurang optimalnya realisasi anggaran untuk tahun 2023.

Ia mengatakan hal itu disebabkan oleh beberapa kendala dalam penyelesaian program dan kegiatan.

Pertama, kasus hukum terkait pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang masih berjalan pada 2023. Masalah hukum ini menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan BTS 4G, sehingga anggaran operasional dan pemeliharaan yang telah dialokasikan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum terealisasi secara optimal.

Selain itu, Service Level Agreement (SLA) terkait akses internet di beberapa lokasi masih dalam tahap evaluasi. Faktor lainnya adalah belum ditandatanganinya perjanjian implementasi pada program Digital Broadcasting System (DBS) yang didanai melalui pinjaman luar negeri.

Proses pinjaman dan hibah luar negeri tersebut tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kominfo.

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam juga menghadapi kendala yang serupa, di mana proses penetapan pemenang lelang untuk konsultan layanan masih berlangsung, sehingga anggaran terkait belum dapat digunakan.

"Serta yang terakhir pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Batam yang masih dalam proses penetapan pemenang lelang konsultan service," ucap Budi.