Ia mengatakan, kaum muda saat ini memiliki minat untuk dilibatkan dalam upaya membangun peradaban masyarakat. Semangat itu, kata dia, perlu dijaga agar kaum muda tidak terpecah-pecah.
“Ini adalah ceruk yang perlu disemai terus. Jadi, harapannya pada anak muda dan membangun masyarakat sipil yang lebih solid,” kata Fajar dalam diskusi publik yang diselenggarakan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia dan Algoritma, diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Selain itu, Fajar menyebut, konsolidasi masyarakat sipil juga menjadi kekuatan untuk menjauhkan demokrasi dari korosi. Menurut dia, tokoh masyarakat perlu terus membangun aliansi untuk mengawasi kinerja pemerintah.
Pada diskusi bertajuk Ancaman Terhadap Demokrasi di Indonesia: Belajar dari Pengalaman di Negara-Negara Asia Tenggara itu, Fajar juga menyoroti kondisi demokrasi Indonesia belakangan ini.
Ia mengatakan, permasalahan demokrasi yang terjadi dewasa ini dipicu oleh tidak optimalnya kerja partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi.
Menurut Fajar, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk berekspresi dan minat untuk berpartisipasi. Namun, hal itu tidak diiringi dengan kapasitas institusi politik untuk menangkap aspirasi masyarakat.
Dia menilai, elite politik saat ini cenderung mewakili kepentingan penguasa, alih-alih kepentingan masyarakat. “Sehingga agenda politik publik dan elite itu berjarak,” kata Fajar.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi urgensi fungsi pengawas dan penyeimbang (check and balances), terutama dalam pemerintahan ke depan. Hal ini penting agar tidak ada kebijakan maupun produk pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik.
Baca juga: Pengamat harap suara pemilih dilindungi di seluruh pelaksanaan pilkada
Baca juga: PPI Dunia tegaskan dukungannya pada penegakan demokrasi di Indonesia
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
