Realisasi peremajaan sawit rakyat Mukomuko capai 2.391 hektare

Jadi total luas rekomendasi teknis PSR mulai tahun 2018, 2019, 2020, 2201, dan 2024 seluas 3.344 hektare, tetapi realisasi baru 2.391 hektare karena belum termasuk realisasi 2024

Mukomuko (ANTARA) -

Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sejak 2018 hingga 2024 sudah mencapai 2.391 hektare.

"Realisasi luas PSR tersebut belum termasuk PSR 2024 karena saat ini masih proses pekerjaan dan belum diketahui berapa banyak petani yang mengundurkan diri," kata Analis Pasar Harga Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Muhamad Asri di Mukomuko, Rabu.

Ia mengatakan, kendati demikian sejumlah kelompok tani di daerah ini pada 2024 sudah mendapatkan rekomendasi teknis untuk melaksanakan program peremajaan tanaman kelapa sawit di lahan seluas 852 hektare dari BPDPKS.

Selanjutnya, ia mengatakan, instansinya masih menunggu laporan dari kelompok tani terkait dengan luas lahan yang terealisasi dalam program peremajaan sawit.

"Kita tidak tahu dari luas lahan yang diusulkan oleh kelompok tani dan telah mendapat rekomendasi teknis dari BPDPKS itu bisa dilaksanakan seluruhnya atau tidak," ujarnya.

Ia mengatakan, karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya realisasi program PSR ini berkurang dari rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh BPDPKS.

Ia menyebutkan, seperti pada 2018 luas rekomendasi teknis 562 hektare, tetapi realisasi seluas 485 hektare, pada 2019 dari luas rekomendasi teknis 591 hektare yang terealisasi 578 hektare.

Kemudian, 2020 dari luas rekomendasi teknis 929 hektare, yang terealisasi seluas 883 hektare, tl2021 dari luas rekomendasi teknis 409 hektare yang terealisasi 369 hektare, dan tahun 2024 luas rekomendasi teknis 852 hektare.

"Jadi total luas rekomendasi teknis PSR mulai tahun 2018, 2019, 2020, 2201, dan 2024 seluas 3.344 hektare, tetapi realisasi baru 2.391 hektare karena belum termasuk realisasi 2024," ujarnya.

Ia mengatakan, tahun pertama realisasi program PSR tidak sesuai rekomendasi teknis karena harga sawit naik sehingga banyak petani mengundurkan diri.

Kemudian, banyak petani mengundurkan diri karena lama menunggu proses selama setahun hingga dua tahun akhirnya banyak petani yang sudah menjual lahan sawitnya.