Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13 persen menjadi 21 persen
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, Indonesia membutuhkan investasi sebesar 14,2 miliar dolar AS hingga tahun 2025 guna meningkatkan kapasitas produksi listrik energi terbarukan (EBT) menjadi 8,2 gigawatt (GW).
 
"Kita memerlukan investasi hingga tahun depan (2025) investasi hingga 14,2 miliar dolar AS guna menaikkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt. Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13 persen menjadi 21 persen," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu.
 
Dirinya menjelaskan, beberapa sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaannya mencukupi dan melimpah untuk dijadikan sumber listrik yakni, solar sebesar 3.294 gigawatt, energi angin 155 gigawatt, air 95 gigawatt, arus laut 63 gigawatt, bahan bakar nabati 57 gigawatt, dan panas bumi 23 gigawatt.
 
Menurut dia, pihaknya juga sudah menawarkan sumber energi panas bumi yang potensinya besar dan berperan penting dalam mewujudkan nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE) kepada para investor.
 
"Jadi memang perlu dana yang besar, tetapi bukan tidak mungkin," katanya.
 
Adapun Pemerintah Indonesia berencana menawarkan lima wilayah kerja panas bumi pada tahun 2025 dalam Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yakni, Gunung Lawu, Sipoholo Ria-Ria, Cubadak-Panti, Telaga Ranu, dan Wapsalit.
 
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong stabilitas investasi energi dalam ajang internasional The 7th Indonesia-China Energy Forum (ICEF) di Badung, Bali, Selasa (3/9).

Menurut dia, Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas investasi Tiongkok di tanah air agar tetap berjalan dengan baik.
 
"Saya tawarkan kepada teman-teman investor Tiongkok beberapa potensi yang dapat kita kembangkan bersama. Di sinilah pertemuan untuk menemukan formulasi yang tepat dalam rangka pengembangan bisnis bersama,” kata Bahlil saat membuka ICEF ke-7 seperti dikutip dari rilis di Jakarta, Selasa (3/9).

Baca juga: Indonesia capai perjanjian bisnis industri strategis, kesehatan, EBT
Baca juga: Pengembangan EBT butuh intervensi lebih jauh dari pemerintah

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024