Tapi ya sudahlah. Saya kan cuma menteri. Harus tunduk pada putusan yang di atas

Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengisyaratkan bahwa dirinya pasrah jika rencana pengalihan saham PT Bank Tabungan Negara kepada PT Bank Mandiri terpaksa dihentikan sesuai arahan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyebutkan tidak boleh ada keputusan strategis menjelang Pilpres.

"Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada sejumlah media melalui layanan pesan singkat (SMS), di Jakarta, Rabu petang.

Padahal, kata Dahlan, akuisisi BTN oleh Mandiri tersebut merupakan momentum yang penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

"Tapi ya sudahlah. Saya kan cuma menteri. Harus tunduk pada putusan yang di atas. Kita kehilangan waktu lagi untuk langkah yang strategis. Dan kita sering kehilangan momentum seperti ini," ujar Dahlan.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan proses akuisisi Bank Tabungan Negara oleh Bank Mandiri tidak tepat karena berpotensi menimbulkan dampak luas menjelang pemilihan presiden dan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Untuk itu Dipo mengaku sudah melayangkan surat kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan termasuk kepada Direktur Utama BTN dan Direktur Utama Mandiri.

Dipo menambahkan, berdasarkan potensi berdampak luas itu, maka rencana pengalihan saham yang berpotensi bisa meresahkan masyarakat dan karyawan itu (diminta-red) ditunda sampai ada kejelasan.

Sebelumnya dalam dua pekan terakhir, santer diberitakan Bank Mandiri segera mengakuisisi BTN yang akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2014.

Dahlan Iskan yang merupakan kuasa pemegang saham BTN dan Mandiri menilai, tiga alasan pelepasan Bank BTN kepada Mandiri. Pertama, menolong BTN karena selama sudah tidak sanggup memenuhi permintaan masyarakat terhadap perumahan, kedua menjadikan BTN sebagai penyedia pembiayaan perumahaan terbesar di Tanah Air, dan menjadikan Bank Mandiri sebagai bank yang mampu menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Namun wacana yang digulirkan mantan Dirut PT PLN ini langsung mendapat penolakan dari sejumlah kalangan termasuk dari ribuan karyawan Bank BTN yang menggelar aksi unjuk rasa tidak hanya di Gedung Pusat BTN, Harmoni, Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah seperti di Jawa Timur.

Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar mengatakan, bahwa Dahlan Iskan diminta berhati-hati dalam mengambil kebijakan merencanakan pengalihan saham BTN karena langkah tersebut dinilai melanggar Undang-Undang BUMN.

"Menteri BUMN harus paham soal pengalihan saham, karena jika memaksakan dan kemudian melanggar aturan maka siap-siap untuk dipidanakan," ujar Harry.

Senada dengan itu, Pengamat Perbankan Deni Daruri menilai rencana pengalihan saham BTN kepada Mandiri tidak akan membuahkan hasil maksimal bagi BTN karena tidak memiliki bisnis inti yang sama sehingga jika dipaksakan akan beresiko tinggi.

"Yang tepat itu merger atau akuisisi Bank BUMN lebih cocok dilakukan antara Mandiri dan BNI, sedangkan BTN cocok diambilalih BRI," kata Deni, yang juga merupakan President Director for Banking Crisis.

Ia pun menilai, bahwa pengalihan saham BTN kepada Mandiri merupakan wacana yang dipaksakan dan sarat dengan agenda tersembunyi.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014