Lalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkalaJakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mempercepat penyerapan anggaran tahun ini terutama dengan mengawal kegiatan prioritas yang memiliki alokasi anggaran cukup besar.
"Oleh karena itu upaya percepatan yang kami lakukan di antaranya adalah pertama, mengawal program kegiatan prioritas dan terutama yang memiliki alokasi anggaran yang cukup besar," ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Teten menambahkan kementeriannya juga ingin menginventarisasi kembali kegiatan-kegiatan sesuai dengan timeline perencanaan yang sudah disusun.
"Lalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala," katanya.
Realisasi anggaran Kemenkop UKM per September ini mencapai 51,41 persen dari total anggaran 2024.
"Itu memang kelihatan kecil karena masih ada beberapa pelaksanaan yang memang akan diselesaikan pada November dan Desember," kata Teten.
Target Kemenkop UKM di triwulan ketiga pada 30 September yakni 53,46 persen, sehingga akhir Desember 2024 Kemenkop UKM memastikan bisa mencapai 97,11 persen penyerapannya.
Adapun dalam pelaksanaan anggaran triwulan II di antaranya yang pertama kegiatan rumah produksi bersama, rumah kemasan, revitalisasi pasar rakyat saat ini masih dalam tahap pengadaan atau lelang.
Lalu yang kedua, pelaksanaan kegiatan pendataan lengkap KUMKM saat ini dalam proses pelaksanaan oleh enumerator di 4 provinsi. Selain itu, pembahasan RUU perkoperasian yang belum dimulai.
Sebagai informasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp665 miliar dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kementerian, termasuk proyeksi alokasi gaji dan tunjangan pegawai.
Teten menjelaskan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk menambah target atau sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kepada Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, serta estimasi kenaikan kebutuhan belanja pegawai.
Lebih lanjut, total kebutuhan anggaran sebesar Rp634 miliar serta proyeksi alokasi gaji dan tunjangan pegawai 2025 untuk 1.103 orang yang terdiri atas 833 pegawai eksisting dan 270 orang usulan perekrutan pegawai baru CPNS/PPPK.
Sementara itu, rancangan program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2025 melalui masing-masing satuan kerja meliputi Deputi Bidang Perkoperasian untuk industrialisasi Koperasi melalui rantai pasok industri, Deputi Bidang Usaha Mikro dengan memfasilitasi pendampingan dan peningkatan usaha (KUR), serta Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah dengan fasilitasi akses pembiayaan bagi UKM/Sentra.
Selain itu, Deputi Bidang Kewirausahaan melalui dengan program pemetaan dan pemeliharaan data UMKM, Sekretariat Kementerian untuk belanja operasional pegawai, belanja operasional barang, LPDB-UMKM melalui penyaluran dana bergulir dan fasilitasi inkubator wirausaha dan LLP-KUKM guna fasilitasi trading house dan center of excellence.
Baca juga: Anggota DPR: Efektifkan anggaran digitalisasi data tunggal UMKM
Baca juga: Komisi V minta Kemendes PDTT tingkatkan capaian serapan anggaran 2024
Baca juga: KemenKopUKM serap Rp400 miliar dari total anggaran 2024
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
