Kapolri: Pidato Paus soal UUD 1945 harus jadi semangat jaga persatuan

Izinkanlah saya untuk merujuk pada Pembukaan UUD 1945 Anda yang menawarkan wawasan berharga.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pidato Paus Fransiskus terkait dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi semangat bagi semua pihak untuk menjaga persatuan.

"Saya kira ini menjadi semangat kita untuk menjaga persatuan ke depan, dan ini penting untuk perjalanan bangsa Indonesia. Untuk hal yang baik, beliau (Paus Fransiskus) sangat perhatian terhadap hal-hal itu," kata Kapolri ketika di Istana Negara, dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain itu, Kapolri mengatakan bahwa pidato Paus Fransiskus terkait dengan pentingnya menjaga toleransi dan keberagaman, sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

Sebelumnya, dalam penyampaian pidato di Istana Merdeka Jakarta, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki sejarah yang sangat indah.

"Izinkanlah saya untuk merujuk pada Pembukaan UUD 1945 Anda yang menawarkan wawasan berharga sebagai jalan yang dipilih oleh Indonesia yang demokratis dan merdeka. Punya sejarah yang sangat-sangat indah adalah pilihan dari semua," ucapnya.

Selain itu, Paus Fransiskus juga menyinggung bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dua kali merujuk pada Allah Yang Mahakuasa atas kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kata Paus Fransiskus, UUD NRI Tahun 1945 dua kali merujuk pada keadilan sosial sebagai pondasi bangsa.

Pemimpin umat Katolik dunia itu juga mengagumi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

"Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa," katanya.

Kapolri turut hadir dalam agenda pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Paus Fransiskus bersama pejabat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hingga tokoh publik dari organisasi keagamaan dan diplomat.