PPI Dunia serukan perlindungan pelajar hingga supremasi demokrasi

Jakarta (ANTARA) -

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menyerukan perlindungan bagi pelajar dan menegaskan dukungan penuh terhadap supremasi demokrasi di Indonesia melalui Deklarasi Budapest.

PPI Dunia menggelar Simposium Internasional XVI yang berlangsung di Budapest, Hongaria pada 21-24 Agustus.

"Deklarasi Budapest ini adalah hasil kajian Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia selama setahun kepengurusan yang melahirkan poin-poin penting untuk menjadi rujukan fokus utama bagi pemerintah Indonesia kedepannya. Tentunya kami harap hasil ini bisa menjadi kontribusi konkret kepada Indonesia dari Pelajar Indonesia di luar negeri dan organisasi PPI," kata Direktur Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2023/2024, Rayhan Maulana Ryzan.

Menurut siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, Deklarasi yang dibacakan Koordinator PPI Dunia 2023-2024, Hamzah Assuudy Lubis itu memuat sejumlah poin penting yang menjadi fokus perhatian PPI Dunia:

Pertama, Kedaulatan Rakyat: PPI Dunia mendukung penegakan demokrasi di Indonesia melalui pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat.

Kedua, Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan: PPI Dunia mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan mendukung implementasi ASEAN Haze Transboundary Agreement serta mendorong peningkatan edukasi publik terkait lingkungan.

Ketiga, Pelestarian Warisan Budaya: PPI Dunia mendorong pemerintah untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya Indonesia melalui dokumentasi digital dan regulasi yang ketat. Para mahasiswa juga diajak untuk berperan sebagai duta budaya.

Keempat, Peningkatan Kualitas Pendidikan: Deklarasi Budapest merekomendasikan kebijakan inklusif, pendanaan yang memadai, serta kolaborasi multi-stakeholder guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Kelima, Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan: PPI Dunia mendesak kolaborasi riset dan pengembangan komponen dalam negeri untuk mendorong energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ke-enam, Pengelolaan Limbah: Deklarasi ini mengajak pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui teknologi dan penerapan ekonomi sirkular.

Baca juga: PPI: Pemerintah daerah harus membangun desa cerdas dan desa inovatif

Ketujuh, Transformasi Layanan Digital: PPI Dunia mendorong transformasi layanan digital berbasis teknologi 5G dengan memastikan keamanan sistem dan perlindungan konsumen.

Kedelapan, Perlindungan Pelajar Diaspora: PPI Dunia meminta pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri agar hak-hak pelajar diaspora terjamin.

Kesembilan, Advokasi Perdamaian Palestina: PPI Dunia mendesak pemerintah Indonesia untuk menjadi contoh dalam mengadvokasi perdamaian dan solusi adil bagi konflik Palestina.

Kesepuluh, Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan: PPI Dunia mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan dengan pendekatan One Health dan pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.

Kesebelas, Fokus Investasi pada Digital dan Energi Terbarukan: Deklarasi ini juga menekankan pentingnya investasi pada sektor digital dan energi terbarukan yang berbasis pada kekhasan regional.

Kedua belas, Pengembangan Pariwisata: PPI Dunia mengajak pemerintah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku pariwisata di destinasi super prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Deklarasi Budapest ditandatangani oleh Rayhan Maulana, Hamzah Assu’udy dan Sekretaris Jenderal PPI Dunia 2023/2024 Marcellino E. Suprapto.

Deklarasi tersebut mencerminkan tekad PPI Dunia untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional dan internasional yang berkelanjutan dan berkeadilan sekaligus memperjuangkan hak dan kepentingan pelajar Indonesia di seluruh dunia, seperti dikutip.

Baca juga: PPI Dunia pilih Adhie Marhadi sebagai koordinator 2024-2025