"Perumahan itu bisnis yang cepat dilakukan dengan investasi jangka panjang lalu apabila salah pengelolaan karena akibat akuisisi maka siapa yang mau tanggung jawab," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal Natsir Mansyur di Jakarta, Rabu.
Natsir mengatakan sekitar 70 persen pengusaha di wilayah luar Jakarta menekuni bisnis perumahan dan konstruksi. Karena itu, menurut dia, keberadaan bank khusus yang menangani perumahan sangat penting untuk mendukung usaha mereka.
"Kami hanya memberikan masukan karena kedua bank itu (BTN dan Bank Mandiri) merupakan milik pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, kalangan pengusaha menginginkan bank yang bersegmentasi di perumahan dan industri bukan bank "supermarket" yang melayani berbagai hal sehingga bisa menimbulkan kekisruhan.
Wakil Ketua Komite Tetap Modal Ventura dan Pembiayaan Alternatif Kadin Indonesia Irwi Indiastuti Tjahyani menilai prospek bisnis perumahan sangat besar sehingga aspek bisnis dari perbankan akan sangat menguntungkan.
Menurut dia, di era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, bank asing akan mengekspansi pasar perumahan dalam negeri Indonesia.
"Saya menilai sayang sekali apabila pasar perumahan ini dimanfaatkan oleh bank asing sehingga lebih baik diambil oleh bank lokal karena keuntungan akan kembali ke pemerintah," katanya.
Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan akuisisi BTN bertujuan memperluas pangsa pasarnya agar lebih bisa menyalurkan kredit perumahan.
Saat ini Kementerian BUMN sedang menjalankan prosedur rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri dan menjamin bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak akan naik.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
