Saat berbicara dalam salah satu rangkaian High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF-MSP) di Bali, Selasa, Teten menyatakan perluasan tersebut diperlukan untuk memastikan agar bisnis sektor mikro di Indonesia tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Teten menyatakan perluasan akses pembiayaan tidak hanya sekadar menyediakan modal usaha, tetapi juga disertai dengan pendampingan intensif agar pelaku usaha mikro mampu bertahan di tengah gejolak perekonomian global yang dinamis.
"Semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar program seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) benar-benar menjangkau usaha mikro kecil menengah(UMKM) di seluruh negeri. Selain KUR, kami juga menyalurkan pembiayaan ultra mikro melalui PT PNM (Permodalan Nasional Madani)," katanya, dikutip dari siaran pers kementerian di Jakarta, Selasa.
Ia juga berharap para pemangku kepentingan dapat meningkatkan inovasi pembiayaan di sektor mikro, salah satunya penyaluran kredit dengan basis credit scoring tanpa agunan.
Dalam upaya memperkuat inovasi pembiayaan bagi UMKM, Kemenkop UKM telah memfasilitasi pembiayaan sektor produktif melalui koperasi yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Inisiatif ini, kata dia, terbukti efektif mendongkrak kinerja UMKM yang diwadahi oleh koperasi.
Teten juga meminta agar sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas lokal dapat terus diperkuat demi mendorong sektor UMKM tumbuh dan memiliki daya saing yang tinggi.
Penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan ini dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendorong sektor usaha mikro untuk tumbuh.
“Sinergi ini memastikan inisiatif pembiayaan mikro berdampak dan berkelanjutan, dengan peran aktif pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembiayaan dengan kebutuhan lokal,” ucap dia.
Teten berpesan agar proses evaluasi dan pemantauan terhadap seluruh program dan kebijakan terkait pembiayaan pada sektor mikro ini dapat dilakukan secara berkala. Ini diperlukan untuk memastikan program tersebut dapat tepat sasaran dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Dengan berbagai strategi tersebut, Teten berharap rasio pembiayaan oleh lembaga keuangan dapat meningkat menjadi minimal 30 persen pada 2024.
Untuk mencapai target itu, Kemenkop UKM saat ini sedang mempersiapkan implementasi ASEAN Micro and Small Enterprises Financing Institution (AMSEF) dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi UMKM terutama di sektor mikro.
Baca juga: Kemenkop minta pemda identifikasi UMKM hadapi tantangan ekonomi baru
Baca juga: Menkop UKM berharap Pertamina terus dukung pengembangan UMKM
Baca juga: Menkop UKM studi banding ke AS mempelajari penerapan EBT
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
