AL se-Pasifik Barat mantapkan kode etik

Kode tata berperilaku itu diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif antarkapal yang melintasi perairan pasifik, sehingga tidak terjadi salah pengertian yang dapat menimbulkan bahaya di laut,"

Qingdao (ANTARA News) - Pimpinan Angkatan Laut negara-negara Pasifik Barat memantapkan kode etik berperilaku di laut, khususnya di perairan Asia Pasifik.

Kode tata perilaku dengan sebutan CUESS-Code of Unplanned Encounters on The Sea, menjadi salah satu bahasan yang mengemuka dalam simposium ke-14 Angkatan Laut Pasifik Barat (Western Pacific Naval Symposium/WPNS) di Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok, Selasa petang.

Kode tata perilaku itu bertujuan membangun bentuk komunikasi yang efektif antara kapal yang melintasi di kawasan Asia Pasifik untuk menghindari salah pengertian yang dapat menimbulkan bahaya di laut.

"Kode tata berperilaku itu diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif antarkapal yang melintasi perairan pasifik, sehingga tidak terjadi salah pengertian yang dapat menimbulkan bahaya di laut," kata Kepala Staf Angkatan Laut Tiongkok Laksamana Wu Sheng Li.

Tak sampai disitu, CUESS lanjut Shengli, juga dapat digunakan untuk berkomunikasi antarkapal dan pesawat yang melintas di atas perairan. Sehingga pencegahan insiden di laut dilakukan secara efektif dan komprehensif," katanya.

Sementara itu Kepala Japans Maritime Self-Defense Force Laksamana Katsutoshi Kawano mengatakan kode etik itu sebagai hal yang positif sebagai upaya menjamin keamanan para pelintas di laut.

"Kode etik itu, sangat baik jika dapat dirumuskan dan diwujudkan sebagai upaya untuk menghindari kecelakaan atau insiden berbahaya di laut," katanya.

Sedangkan Kepala Staf Angkatan Laut Australia Laksamana Madya Ray J Griggs mengatakan masih diperlukan rumusan panjang untuk mewujudkan kode tata perilaku di laut, khususnya di pasifik.

"Namun begitu, kode etik itu dapat menjadi positif untuk menghindari salah paham sekaligus menjadi upaya untuk saling menumbuhkan rasa saling percaya, serta menjamin keterbukaan diantara kapal-kapal yang bertemu serta bermanuver di laut," katanya.

WPNS yang berdiri pada 1987 merupakan perrtemuan dua tahunan antara kepala angkatan laut negara-negara Pasifik Barat, beranggotakan 21 negara pendiri, salah satunya Indonesia dan tiga negara peninjau.

Pada WPNS ke-14 itu, dibahas pula kemungkinan Pakistan menjadi negara peninjau dalam forum.
(R018/A029)