"Gebrakan pertama adalah eskalasi jumlah ya untuk cadangan (back up) produksi," ujar Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.
Kedua, lanjut dia, meningkatkan distribusi sejumlah komoditas unggulan di berbagai tempat sehingga terjadi pemerataan di berbagai wilayah di Indonesia.
"Ingat lho, kita ini Indonesia sentris," tegasnya.
Terakhir, menurutnya, adalah mendukung proses dari hulu hingga hilir atau end to end.
Pihaknya pun mengapresiasi jika program hilirisasi rumput laut berjalan pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Pihaknya pun siap menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan dari sisi hulu dan hilir.
"Kuncinya kalau di saya (Ditjen Perikanan Budi Daya) memastikan produksi berkelanjutan sehingga off taker ini bisa terpenuhi bahan bakunya sehingga bisnis ekonominya jalan," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengembangan budi daya rumput laut dapat menjadi program percepatan pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Kami melihat ini sebagai peluang untuk mengurangi kemiskinan, Presiden Jokowi sudah kita laporkan, dan Presiden terpilih Prabowo kami usulkan ini menjadi program percepatan dari pemerintahan yang mendatang," kata Luhut.
Luhut dalam seminar percepatan integrasi hulu ke hilir industri rumput laut itu menyampaikan bahwa hilirisasi rumput laut sedang digodok untuk menjadi proyek strategis nasional, sebab banyak keuntungan di balik budidaya rumput laut salah satunya membuka peluang kerja.
Baca juga: KKP ungkap modeling rumput laut Rote Ndao fokus pada hulu-hilir
Baca juga: Kemenperin: Hilirisasi rumput laut penuhi potensi 11,8 miliar dolar AS
Baca juga: BRIN ungkap potensi besar rumput laut di Indonesia
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
