SDA tegaskan belum ada kesepakatan koalisi dengan Gerindra

Ini ada kesalahpahaman di masyarakat maupun media, bahwa sesungguhnya kami belum ada kesepakatan untuk berkoalisi kehadiran saya di GBK dan kehadiran Prabowo Subianto di kantor ini belum sampai pada tahap koalisi,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan pihaknya belum ada kesepakatan berkoalisi dengan Partai Gerindra karena komunikasi selama ini baru sampai pada tahap penjajakan oleh kedua pihak.

"Ini ada kesalahpahaman di masyarakat maupun media, bahwa sesungguhnya kami belum ada kesepakatan untuk berkoalisi kehadiran saya di GBK dan kehadiran Prabowo Subianto di kantor ini belum sampai pada tahap koalisi, itu baru sampai pada tahap penjajakan dari kedua belah pihak jadi belum diputuskan pada sampai koalisi," ujarnya di Kantor DPP PPP, Menteng, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, formalitas dari dukungan itu akan diproses melalui mekanisme yang akan diatur oleh partai.

"Jadi sampai dengan hari ini belum ada koalisi formal tapi kedekatan dengan Prabowo Subianto bisa dilihat dalam penampilan. Prabowo hadir dalam silaturahmi dengan 1.000 kiai dan acara istighatsah kubra, pertemuan di kantor DPP dan beberapa hari lalu juga meminta restu dari KH Maimun Zubair," ujar dia.

Terkait dengan fatwa islah yang dikeluarkan oleh Majelis Syariah PPP, ia mengatakan pendekatan dengan Gerindra akan tetap dilanjutkan.

Selain itu, katanya, dalam rapat pleno, ada dua keputusan besar. Pertama menerima pertanggungjawaban ketua umum atas langkah atau kebijakan yang diambil.

"Prilaku ketua umum yang dilakukan menjelang dan berakhir kampanye yaitu pada saat proses penghitungan suara dimulai. Penjelasan itu meliputi kehadiran saya pada apel akbar Gerindra pada 23 Maret. Kedua, penjelasan kehadiran Prabowo di kantor DPP PPP yang kemudian berujung pada pernyataan saya yang telah memberikan dukungan kepada Prabowo untuk menjadi Presiden RI dan pada saat itu disepakati dua wakil ketua umum, majelis syariah, beberapa orang ketua, dan sekretaris jenderal," kata dia.

Kedua, katanya, agar islah diutamakan.

Ia menyatakan bersyukur karena Ketua Majelis Syariah PPP K.H. Maimun Zubair mengeluarkan fatwa kewajiban islah antara kubu yang bertikai, utamanya Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen M. Romahurmuzi.

"Rapat pleno dan ketua majelis syariah itu sejalan dan saya menyatakan menerima fatwa itu karenanya sebentar lagi detail islah akan dibicarakan dan Insya Allah tidak ada hal-hal yang krusial," ujar dia.
(A063/M029)