supaya itu dilakukan secara bertahap karena kalau ibarat mobil direm serentak maka sama dengan mematikan pariwisata di Labuan Bajo
Manggarai Barat, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berharap penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) secara berkala oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilakukan secara bertahap.
 
"Sehubungan dengan wacana bahwa tahun depan ada niat atau rencana penutupan ke spot pariwisata ke dua pulau yaitu Pulau Komodo dan Pulau Padar, besar harapan kami supaya jangan diberlakukan secara serentak," kata Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di Labuan Bajo, Selasa.
 
Bupati yang akrab disapa Edi Endi itu meminta ada sosialisasi yang intensif oleh KLHK sebelum penerapan wacana tersebut sehingga tidak berdampak signifikan kepada perkembangan pariwisata di Labuan Bajo.
 
"Kalaupun itu dilaksanakan, lagi-lagi kami berharap supaya itu dilakukan secara bertahap karena kalau ibarat mobil direm serentak maka sama dengan mematikan pariwisata di Labuan Bajo," ujarnya.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan pemerintah daerah mendukung rencana tersebut demi pelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem dalam kawasan TNK.

Baca juga: Balai TNK sosialisasi rencana penutupan berkala kawasan TN Komodo

Baca juga: KLHK apresiasi pelaku pariwisata yang dukung pembangunan TNK

 
"Kami sadari bahwa itu dalam rangka keberlanjutan pariwisata, menjaga ekosistem yang ada di Balai TNK, tapi alangkah eloknya kalau kita harus membudayakan sosialisasi, kalau kita memberlakukan secara bertahap dan kita punya obsesi yang sama dan satu agar pariwisata Labuan Bajo ini berkelanjutan dan ramah lingkungan," katanya.
 
Sebelumnya, Balai Taman Nasional Komodo (TNK) telah melakukan sosialisasi rencana penutupan berkala kawasan Taman Nasional Komodo demi keberlanjutan ekosistem kepada para pelaku pariwisata di Labuan Bajo pada 20 Agustus 2024.
 
Sosialisasi di Labuan Bajo itu juga dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, warga dan sejumlah asosiasi pariwisata.
 
"Kegiatan ini lebih pada pembangunan pemahaman atau kesadaran bersama," kata Kepala Balai TNK Hendrikus Rani Siga, Senin (20/8).
 
Ia menegaskan penutupan kawasan TN Komodo untuk mengurangi dampak aktivitas wisata terhadap kawasan tidak dilakukan dalam waktu yang lama atau permanen.
 
Ia menawarkan penutupan berkala TN Komodo dilakukan sehari dalam sepekan, namun tawaran tersebut masih menunggu hasil kajian oleh Balai TN Komodo bersama pakar konservasi dan pakar ekowisata dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
 
"Kami harapkan Desember 2024 selesai, tapi kan dalam proses ada dinamika yang terjadi, bisa molor bisa lebih cepat kita tidak tahu, ini dalam proses pengkajian," katanya.
 
Ia menjelaskan usai kajian penutupan berkala TN Komodo rampung, maka akan dilakukan konsultasi publik dan sosialisasi.
 
"Jadi ada tahapan pengambilan data lapangan, lalu dianalisis, kemudian konsultasi publik untuk minta masukan dari publik kemudian nanti dianalisis lagi, kalau memang diperlukan maka kajian lagi baru sosialisasi dan kalau sepakat kita sampai pada penerapan," katanya.
 
Direktur Pemanfaatan PJLKK Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nandang Prihadi mengatakan rencana penutupan berkala TN Komodo dilakukan demi pemulihan kawasan.
 
"Memberikan kesempatan bagi kawasan untuk bernafas, memberikan waktu untuk waktu mereka untuk istirahat dari kunjungan wisatawan," katanya.

Baca juga: Menparekraf ajak semua pihak menjaga ekosistem wisata bahari TNK

Baca juga: Menparekraf: Penutupan berkala TNK demi dukung kelestarian lingkungan

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024