Anggota DPR minta BNPB perbaharui peralatan penanggulangan bencana

Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhuda Yusro meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbaharui ketersediaan logistik dan peralatan yang memadai di daerah guna mendukung operasional institusi itu dalam menanggulangi kondisi darurat yang dinamis serta infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

"Kondisi peralatan penanggulangan bencana di pusat dan di daerah juga sudah tidak layak pakai lagi dan perlu peremajaan untuk menunjang kesiapsiagaan dalam kondisi darurat," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII dengan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Nurhuda juga menilai pemeliharaan peralatan secara rutin pun tidak kalah penting. Dia mengatakan untuk memperpanjang usia pakai peralatan penanggulangan bencana secara maksimal di tengah kondisi darurat, dibutuhkan pemeliharaan peralatan secara rutin.

Baca juga: BNPB minta tambahan pagu anggaran ke DPR, antisipasi gempa megathrust

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan. Ia mendesak BNPB untuk segera mengganti peralatan yang ada.

“Kami di Komisi VIII DPR mendukung pagar peralatannya ini segera diganti. Tinggal ajukan saja berapa anggaran yang dibutuhkan," ucap Sri.

Dalam rapat tersebut BNPB telah menyampaikan adanya hambatan dalam memenuhi permintaan logistik dan peralatan di daerah untuk menanggulangi bencana. Suharyanto menyampaikan hambatan itu terjadi karena keterbatasan anggaran.

Baca juga: Komisi VIII berkomitmen perjuangkan penambahan anggaran BNPB

"Beberapa tahun terakhir ini, kami tidak bisa. Bisanya setelah daerah itu terjadi bencana gitu, sehingga kalau itu ada permintaan misalnya mobil rescue, mobil dapur, mungkin matras sebelum terjadi bencana kadang-kadang kami susah. Nah, mungkin dengan adanya anggaran tambahan ini, kami bisa memperbanyak mempertebal bantuan ke daerah," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Nurhuda juga menyoroti kesiapan BNPB dalam menghadapi bencana. Secara umum, kata dia, kesiapan BNPB dalam menghadapi bencana sejauh ini sudah baik.

Ketika ada bencana di daerah, Nurhuda menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota dan provinsi pada tiga hari pertama kejadian bencana bisa melakukan bantuan pada masyarakat yang terdampak sebelum pemerintah pusat turun.

Baca juga: Komisi VIII minta BNPB tak gunakan hujan buatan untuk atasi karhutla