Hal tersebut disampaikan Agum lantaran beberapa purnawirawan TNI dan Polri ada yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
"Sebagai organisasi Pepabri bersikap netral, tapi sebagai individu punya hak memilih," kata Agum saat ditemui di kantor DPP Pepabri di kawasan Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut Agum, setiap anggota TNI dan Polri yang telah pensiun ataupun purna memiliki hak untuk dipilih maupun memilih dalam pemilu.
Karenanya, Agum menilai fenomena banyak mantan pejabat tinggi TNI dan Polri bertarung di Pilkada 2024 merupakan hal yang wajar.
Bahkan, lanjut dia, saat ini ada pertarungan antara mantan pejabat TNI dan pejabat Polri yang memperebutkan satu kursi kepala daerah.
"Nah sikap Pepabri saya beri kebebasan semua anggota Pepabri purnawirawan untuk memilih sesuai hati nurani masing," kata Agum Gumelar.
Namun demikian, Agum mengingatkan kepada anggota Pepabri dan seluruh masyarakat agar tidak terpecah belah hanya karena perbedaan dukungan.
Dia menilai setiap individu harus menghormati setiap pilihan politik demi terjaganya iklim demokrasi di Indonesia.
"Perbedaan ini sifatnya sementara begitu pilkada selesai tidak ada lagi perbedaan, bersatu lagi kita. Hormati hasil pemilihan demokrasi," kata dia.
Sebelumnya, pilkada di beberapa wilayah diwarnai dengan calon dengan nama-nama besar dari institusi Polri dan TNI.
Salah satunya yakni Pilkada Jawa Tengah yang menjadi tempat pertarungan antara mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Pol Ahmad Luthfi dan Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.
Ke dua tokoh itu saat ini tengah memperebutkan kursi Gubernur Jawa Tengah. Untuk diketahui, Ahmad Lutfi diusung oleh segenap partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan Andika Perkasa sendiri diusung oleh PDI Perjuangan.
Baca juga: Pepabri sebut pembentukan Angkatan Siber layak dilakukan
Baca juga: Purnawirawan tegaskan netralitas jelang Pemilu kepada Presiden Jokowi
Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
