Dalam waktu dekat di September ini, kami akan me-launching tiga layanan terbatas mencakup sembilan fitur awalJakarta (ANTARA) - Penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia, Ina Digital, segera meluncurkan tiga layanan terbatas pada September 2024 yang mencakup sembilan fitur awal layanan pemerintah.
Kabar itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan teknologi pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
"Dalam waktu dekat di September ini, kami akan me-launching tiga layanan terbatas mencakup sembilan fitur awal," katanya.
Tiga produk utama yang akan diperkenalkan, pertama adalah InaGov sebagai portal administrasi pemerintahan yang akan mempermudah akses informasi terkait administrasi pemerintahan.
Baca juga: Menteri PANRB: INA Digital mengatasi problem birokrasi kedepan
Dikatakan Azwar, InaGov menyimpan aplikasi Smart ASN sebagai aplikasi yang menyederhanakan akses bagi ASN untuk memeriksa profil, sasaran kinerja, dan pembelajaran mandiri.
"SmartASN dari kurang lebih 2.000 aplikasi, tinggal menjadi satu aplikasi yang di situ nanti ASN akan mudah bisa cek profil ASN, cek sasaran kinerja, pembelajaran mandiri," katanya.
Selanjutnya, kata Azwar, adalah Ina Pass sebagai identitas digital dengan Single Sign-On (SSO) yang memungkinkan akses ke berbagai layanan portal nasional dengan satu identitas digital.
Terakhir, kata Azwar, adalah Inako sebagai portal pelayanan publik yang mengintegrasikan layanan dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Menpan RB: Operasional PAP wujud akselerasi layanan bagi ASN
Pada tahap awal, Ina Digital berkolaborasi dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), transaksi keuangan negara, aparatur negara, portal layanan publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian.
Sembilan sektor prioritas tersebut dipilih langsung oleh Presiden Jokowi untuk diakselerasi keterpaduannya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya.
Dalam pernyataannya, Azwar Anas mengatakan Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam integrasi layanan digital. Setelah melalui serangkaian rapat, kementerian kini siap mewujudkan keterpaduan layanan digital sebagai fondasi awal transformasi digital dalam pelayanan publik.
Sebagai langkah awal, kata Azwar Anas, peluncuran ini akan dilakukan secara terbatas kepada 40 ribu pengguna untuk mendapatkan umpan balik guna penyempurnaan lebih lanjut.
Baca juga: Presiden: Kita patut bersyukur miliki INA Digital permudah layanan
Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
