Menurut dia, hal itu penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada periode selanjutnya.
“Proses menyelaraskan renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus berjalan. Karena apa, kalau tidak dijalankan maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah, yakni Asta Cita,” ujarnya sebagaimana dalam keterangan resmi saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test BPK di Komisi IX DPR RI, Senin (2/9)..
Dalam kesempatan itu, politikus Partai Golkar tersebut memaparkan visi, misi, dan program kerjanya jika kelak terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.
Dia menyinggung perihal problem defisit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang harus ditutup dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan bukan pajak. Misalnya dari penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber kekayaan alam, maupun pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara.
Karena itu, dia menekankan sinergi kuat DPR dengan BPK mengingat keberadaan dan kedudukan kedua lembaga negara tersebut diatur konstitusi. “Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antar lembaga menjadi kuat,” kata Misbakhun.
Merujuk sejumlah pasal di konstitusi, BPK disebut memiliki peran sangat strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dengan baik, dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ketertarikan terhadap ide tentang sinergi antar lembaga sebagai salah satu cara mencapai tujuan bernegara.
“Itu kata kunci bernegara. Soal sinergi, pasti sinergi,” ucapnya.
Baca juga: Misbakhun siap undur diri dari DPR jika terpilih sebagai anggota BPK
Baca juga: Anggota DPR sebut tak ada pengondisian parpol atas seleksi anggota BPK
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
