“Kita perlu menjadikan public assets menjadi civic assets. Perpustakaan, museum, taman budaya, arsip-arsip, kita punya 178 ribu perpustakaan sampai tingkat desa, aset semua itu, tetapi masih underutilized (belum dimanfaatkan optimal), belum digunakan sepenuhnya untuk kepentingan kebudayaan,” katanya dalam diskusi publik di M Bloc Space, Jakarta, Senin.
Ia mengemukakan apabila aset publik benar-benar berdaya, maka budaya bisa melekat dengan masyarakat di daerah karena menjadi ruang untuk berkreasi.
“Bayangkan kalau pahlawan di daerah tertentu dijadikan drama, setiap tahun itu menjadi acara terpenting di provinsi atau kabupaten/kota tersebut, setiap tahun ada yang diaudisi untuk menjadi bintang, lebih heboh dari para idol Korea misalnya, karena itu benar-benar lekat dengan daerah. Ini kalau terjadi di 514 kabupaten/kota, ada event yang ditunggu anak-anak, jadi ketersediaan ruang publik atau civic assets itu penting,” ujar dia.
Baca juga: Dirjen Kebudayaan: Investasi budaya penting, tingkatkan nilai ekonomi
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan apabila pemerintah serius akan membentuk Kementerian Kebudayaan pada periode Presiden selanjutnya.
“Transformasi pertama yang mesti dilakukan adalah mewujudkan hal itu, harus ada narasi. Kita punya 206 pahlawan nasional, sekarang bisakah menghapal lebih dari 10? Belum tentu, karena tidak ada di dalam imajinasi publik kita, ada yang hilang di dalam kehidupan publik kita,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya mengkonsolidasikan semua sumber daya untuk dikerahkan bersama demi membangun narasi kebudayaan dan sejarah yang sangat berhubungan dengan kekayaan alam.
“Kita punya orang-orang hebat, jadi penting melakukan konsolidasi semua sumber daya untuk usaha bersama. Kalau saja kita bisa keluar dari cawan kita masing-masing dan masuk ke dalam cawan yang lebih besar yang namanya Indonesia, maka kita bisa maju,” ucapnya.
Baca juga: Akademisi: Membentuk Kementerian Kebudayaan ide brilian para capres
Menurutnya, Kemendikbudristek selama ini sudah menyelenggarakan berbagai acara dengan pertunjukan dari para seniman yang berkualitas.
"Kita sudah menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional, Festival Indonesia Bertutur. Saya bangga punya pertunjukan dengan kualitas seniman-seniman yang luar biasa, bikin karya-karya yang menginspirasi,” tuturnya.
Ia menegaskan untuk mengubah aset publik menjadi aset sipil diperlukan kemauan politik yang kuat dari para pemangku kepentingan.
“Ketersediaan ruang publik atau civic assets butuh kemauan politik yang kuat, untuk mempertemukan keanekaragaman budaya dengan keanekaragaman hayati,” kata Hilmar Farid.
Baca juga: Kemendikbudristek optimistis pengembangan seni tradisi kian mendunia
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
