"Kami terinspirasi oleh prinsip SDGs di mana tak seorang pun ditinggalkan, kami ingin memastikan bahwa keuntungan dan kemudahan digital dapat dirasakan oleh semua orang di seluruh negeri," kata Talaat dalam Diskusi Panel IV selama rangkaian IAF ke-2 yang diadakan di Badung, Bali, pada Senin.
Ia mengatakan bahwa untuk mewujudkan inklusi digital di negaranya, Pemerintah Mesir telah menerapkan Strategi Digital Mesir sejak 2018.
Strategi tersebut mencakup sejumlah elemen yang dianggap penting untuk mewujudkan inklusi digital antara lain infrastruktur, layanan, dan keterampilan.
Untuk memastikan infrastruktur yang inklusif, Mesir mengupayakan perluasan infrastruktur sehingga setiap warga negaranya memiliki kemampuan untuk masuk ke dunia maya dan mengakses internet.
Mereka telah melakukan beberapa proyek penting, antara lain melakukan fiberisasi pada semua jaringan pita lebar tetap di dalam kota dan mengganti tembaga dengan fiber untuk memastikan layanan internet tetap yang tangguh dan cepat.
Selain itu, mereka juga memiliki proyek Decent Life atau Haya Karima. Decent Life merupakan strategi yang dilakukan Mesir untuk menyediakan layanan bagi warga di daerah perkotaan dan pedesaan guna memastikan kehidupan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
"Kami memulainya dengan memilih layanan-layanan yang kami yakini penting bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak," kata dia.
Layanan-layanan tersebut mencakup peningkatan sistem kelistrikan, air bersih, dan internet berkecepatan tinggi.
Selain itu, mereka juga berupaya menghubungkan sekitar 8 juta rumah tangga di seluruh Mesir dengan jaringan pita lebar tetap berkecepatan tinggi guna memastikan kemudahan akses ke dunia maya bagi seluruh masyarakat Mesir.
Baca juga: Indonesia berbagi pengalaman transformasi ekonomi di IAF
Lebih lanjut Talaat mengatakan, untuk memastikan bahwa setiap warga negara mampu menikmati layanan digital, Mesir mengupayakan keberlanjutan pada platform digital dan aplikasi seluler.
Selain itu, Mesir juga melakukan pembangunan 5 ribu kantor pos di seluruh negeri guna memastikan layanan pemerintahan diberikan di kantor-kantor tersebut.
"Bagi masyarakat yang belum melek TI atau belum siap berhadapan langsung dengan teknologi, mereka bisa langsung datang ke kantor pos terdekat yang masih satu desa atau sekitar tempat tinggal dan petugas kantor pos akan membantu masyarakat untuk mendapatkan hak dan layanannya secara digital," katanya.
Kemudian, yang tak kalah penting adalah peningkatan keterampilan yang dilakukan dengan melatih warga di seluruh Mesir untuk memanfaatkan sistem digital.
"Jadi, melalui tiga alur kerja yang kami kerjakan bersama, kami ingin memastikan bahwa kami tidak akan meninggalkan seorang pun," demikian katanya.
IAF ke-2 digelar dari 1-3 September 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF-MSP).
Dengan mengambil tema "Bandung Spirit for Africa's Agenda 2063", Indonesia ingin menjadikan Bandung Spirit yang dihasilkan dari Konferensi Asia Afrika 1955 sebagai fondasi untuk melanjutkan pembangunan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara Afrika di masa mendatang.
Beberapa kerja sama yang akan diprioritaskan dalam forum tersebut antara lain kerja sama dalam transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pembangunan.
Hasil konkret yang diharapkan dapat dicapai antara lain perjanjian antara pemerintah atau G-to-G, kesepakatan bisnis G-to-B maupun B-to-B, dan Grand Design pembangunan Indonesia dengan Afrika, termasuk dengan negara-negara ketiga melalui triangular cooperation, dengan target kesepakatan bisnis hingga 3,5 miliar dolar AS (sekitar Rp54,69 triliun).
Baca juga: Kemlu jadikan hasil IAF sebagai masukan untuk Majelis Umum PBB
Pewarta: Katriana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024
