Dalam survei tersebut, 23 persen responden mengatakan mereka "tidak yakin" tingkat kesuburan akan meningkat per 2030 nanti, sementara 56 persen lainnya juga memberikan jawaban negatif. Hanya 2 persen dari para pemimpin daerah yang disurvei yakin bahwa kenaikan tingkat kesuburan akan terjadi.
Meskipun pemerintah telah mengambil "langkah-langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya" untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk meningkatkan tunjangan anak dan jatah cuti orang tua, 79 persen responden mengungkapkan keraguan bahwa upaya ini akan menghasilkan peningkatan signifikan, menurut survei yang dilakukan oleh kantor berita nasional Kyodo.
Menurut Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Jepang, total tingkat kesuburan, yang memperkirakan rata-rata jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita semasa hidupnya, mencapai rekor terendah di angka 1,20 pada 2023, padahal tingkat kesuburan harus mencapai angka 2,07 untuk mempertahankan populasi. Pemerintah telah melabeli periodenya hingga tahun 2030 sebagai "kesempatan terakhir" untuk membalikkan tren penurunan tersebut.
Survei tersebut menyoroti seruan untuk penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dari strategi-strategi yang ada saat ini, termasuk dukungan finansial pemerintah untuk menyediakan makanan sekolah dan biaya medis gratis, seperti dilansir Kyodo pada Minggu (1/9).
Para responden juga menekankan perlunya mengatasi peningkatan jumlah individu yang tidak menikah, yang mengindikasikan bahwa dukungan harus diberikan kepada keluarga yang memiliki anak untuk mengatasi tantangan sosial yang mendasarinya.
Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024
