Wamen BUMN: Indofarma jual aset selesaikan isu kepegawaian

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebut akan melakukan penjualan aset-aset yang tersisa dari PT Indofarma (Tbk) untuk menyelesaikan isu kepegawaian.

"Untuk pegawai, kita menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian agar semakin efisien ke depan," ujar Tiko di Jakarta, Senin.

Total gaji pegawai yang harus diselesaikan oleh Indofarma adalah sebesar Rp95 miliar. Penjualan sisa aset Indofarma tersebut, lanjut Tiko, diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan pembayaran gaji.

"Mereka sudah mengalokasikan aset, yang jumlahnya sangat memadai, dibantu oleh Holding Biofarma. Bertahap aset ini akan diselesaikan oleh Holding, dibeli, untuk kemudian digunakan untuk penyelesaian karyawan, bertahap," kata Tiko.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN berencana mengubah model bisnis Indofarma. Ke depan, Indofarma tidak lagi menyediakan produk, tetapi mengerjakan pesanan dari perusahaan induk PT Biofarma (Persero).

"Kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya made to order, maklon, jadi ada pesanan dari Biofarma dan melakukan efisiensi," ucapnya.

Saat ini, kasus fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan Indofarma tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, Indofarma juga baru saja menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen melakukan program bersih-bersih. Salah satu terobosannya adalah pemberian skema bonus secara bertahap sebanyak tiga kali kepada direksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan bonus.

"Supaya jangan sampai direksi ini ada godaan untuk mengkamuflase buku (keuangan) sehingga dia bisa menarik hal-hal yang tidak diinginkan padahal tanggung jawabannya tidak selesai, ya dia selesai," katanya.

Kementerian BUMN sendiri memiliki audit tahunan dan audit investigasi. Erick bersama tim Kementerian BUMN tak jarang mendalami adanya dugaan fraud pada tubuh BUMN.