Ini bisa disebabkan karena memang kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah, ketika akan dibangun (infrastruktur) yang tadinya masyarakat di sana memiliki pekerjaan, kemudian dengan adanya tol itu mungkin hilang, sehingga harus digantikan, atau kiraJakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Center of Reform on Economics (Core) Ina Primiana mengatakan, pemerintah daerah (pemda) mesti lebih proaktif dalam memanfaatkan masifnya pembangunan infrastruktur, sehingga dampak berkelanjutan (multiplier effect) bagi perekonomian sekitar bisa lebih dirasakan.
"Ini bisa disebabkan karena memang kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah, ketika akan dibangun (infrastruktur) yang tadinya masyarakat di sana memiliki pekerjaan, kemudian dengan adanya tol itu mungkin hilang, sehingga harus digantikan, atau kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di sana," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, meski pembangunan infrastruktur sudah masif dalam satu dekade terakhir (2014-2024) di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun dampak Economic Value Added (EVA) yang dirasakan di setiap daerah dirasa belum optimal.
Hal itu karena masih ditemukannya masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah pembangunan.
"Sementara di lokasi-lokasi di mana tol itu berdiri, itu masih banyak kemiskinan-kemiskinan yang terjadi," kata dia.
Oleh karena itu, ia menyampaikan guna memaksimalkan potensi pemajuan ekonomi dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat, pemda setempat bisa membantu dengan memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang bedaya saing.
Hal itu bisa dilakukan melalui komunikasi dua arah, sehingga menciptakan ekosistem yang saling terhubung (link and match) antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan kompetensi SDM.
"Jadi bagaimana link and match antara adanya kebutuhan infrastruktur di satu tempat atau investasi di satu tempat dengan kebutuhan SDM," katanya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama satu dekade telah berhasil membangun 43 bendungan baru yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pembangunan puluhan bendungan tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional.
Capaian pemerintahan Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur dasar selanjutnya yakni pembangunan konektivitas jalan tol dan perbaikan jalan daerah.
Total 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional telah terbangun selama periode 2014 hingga 2024.
Baca juga: Kementerian PUPR: Infrastruktur konektivitas jaga inflasi tetap rendah
Baca juga: Menteri ATR/BPN tegaskan terus selesaikan permasalahan tanah
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
