Wanita yang akrab disapa Indah itu mengatakan tiga sektor yang perlu diprioritaskan itu ialah sektor bisnis, warganegara, dan pemerintahan.
"Pertama, digitalisasi di sektor bisnis perlu ditingkatkan. Caranya dengan mendorong produktivitas melalui adopsi teknologi termasuk di dalamnya juga ada pelaku-pelaku UMKM," kata Indah dalam diskusi daring yang diikuti dari Jakarta, Senin.
Baca juga: Indonesia-Mesir bagi pengalaman dongkrak ekonomi dengan digitalisasi
Dalam selang waktu menuju Indonesia Emas 2045, Indah mengatakan bahwa Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) agar Indonesia bisa mencapai potensinya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi di 2038 dan salah satu yang difokuskan ialah lewat digitalisasi bisnis.
Apabila dunia bisnis tidak didorong untuk mengadopsi teknologi dari periode saat ini termasuk pada periode pemerintahan yang baru yakni 2024-2029, Indah mengatakan potensi besar Indonesia untuk menjadi negara maju dapat sirna.
"Saat ini saja kalau kita lihat di 2023 PDB Indonesia per kapita itu sekitar 4.700 dolar AS, tentu kita mengharapkan jumlah yang lebih dari itu di 2038," katanya.
Baca juga: Menkominfo nilai layanan digitalisasi meningkat dalam satu dekade
"Maka mau tidak mau business as usual harus ditingkatkan dengan menambahkan satu faktor lagi yaitu digitalisasi sehingga akan ada peningkatan hingga tiga kali lipat untuk PDB perkapita di 2038. Kalau tidak dilakukan ya Indonesia akan tetap menjadi negara dengan ekonomi berpenghasilan menengah," Indah mengimbuhkan.
Selanjutnya membahas prioritas digitalisasi yang perlu ditingkatkan pada periode pemerintahan yang baru, Indah mengatakan digitalisasi perlu ditingkatkan dari sektor warganegara.
Pada sektor ini, digitalisasi diharapkan dapat terjadi peningkatan aksesibilitas dan adopsi infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah periode saat ini.
Baca juga: Menteri PANRB: Digitalisasi kunci implementasi program di Badan Gizi
Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan infrastruktur digital yang digiatkan sejak 2014 hingga 2024 yaitu untuk menciptakan nilai tambah dan produktivitas masyarakat.
"Kita harapkan apa yang sudah dibangun pemerintah itu bisa sama-sama kita keroyok, kita manfaatkan, sehingga tujuan pembangunan infrastruktur itu untuk produktivitas, untuk penciptaan nilai tambah, untuk perbaikan ekonomi itu benar-bener bisa kita realisasikan," kata Indah.
Terakhir dari sisi digitalisasi pemerintahan, menurut Indah perlu diprioritaskan pada periode selanjutnya agar akurasi kecepatan dan kualitas pelayanan pemerintah untuk masyarakat bisa semakin optimal dan tepat sasaran.
Baca juga: Airlangga sebut Indonesia siap menjadi pemain utama di era AI
Ia mengatakan untuk periode sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, digitalisasi pemerintahan telah diupayakan dengan membangun banyak infrastruktur pendukung demi mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam rancangan SPBE berbasis data, Kementerian Kominfo dipercaya untuk mengelola Pusat Data Nasional (PDN), jaringan intrapemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah untuk integrasi dan interoperabilitas antar lembaga.
"Ini sangat penting dikelola pemerintah secara langsung, karena kita ingin seluruh keputusan-keputusan atau policy making di masa depan itu berdasarkan data valid dan realistis, data yang terkini sehingga kebijakan itu bisa tepat sasaran," tutup Indah.
Baca juga: Erick Thohir: Digitalisasi industri kemaritiman perkuat perekonomian
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
