karena banyak sekali warga yang berdomisili di perumahan itu komplain manakala fasum-fasosnya rusakPurwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meminta pengembang perumahan untuk segera menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum atau prasarana, sarana dan utilitas (PSU) ke pemerintah daerah setelah menyelesaikan proyek pembangunan perumahan.
"Kami sebetulnya sudah memberikan kemudahan bagi para pengembang agar selesai membangun rumah, itu bisa menyerahkan fasum (fasilitas umum) dan fasosnya (fasilitas sosial)," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas Junaidi usai pembukaan kegiatan Pesta Property Expo Hari Perumahan Nasional (Harpernas) Banyumas 2024 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu sore.
Menurut dia, ada dua tahap yang sudah diatur dalam peraturan daerah, yakni menyelesaikan administrasi lebih dulu dan selanjutnya menyerahkan PSU setelah pembangunan fisiknya selesai.
Kendati demikian, dia mengakui para pengembang dalam membangun perumahan tidak langsung selesai secara keseluruhan karena dilakukan secara bertahap.
"Kami sebetulnya juga berharap setelah selesai betul-betul untuk diserahkan karena banyak sekali warga yang berdomisili di perumahan itu komplain manakala fasum-fasosnya rusak, tapi teman-teman developer (pengembang) ini kadang-kadang mengeluh jika sedang susah, sementara kami belum bisa masuk untuk memperbaiki fasum-fasos yang rusak," katanya menegaskan.
Baca juga: Beragam busana batik khas Banyumas dipamerkan di Stasiun Purwokerto
Baca juga: Kementan pastikan Gerakan Minum Susu di Banyumas berjalan lancar
Oleh karena itu, kata dia, Pemkab Banyumas mendorong dan mempermudah regulasi terkait dengan penyerahan PSU di kawasan perumahan yang telah selesai dibangun oleh pengembang.
Lebih lanjut, dia mengakui pameran properti atau perumahan dalam rangka Hapernas Banyumas 2024 tersebut bisa memberi edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyediaan rumah.
Menurut dia, setiap pengembang yang mengikuti pameran tersebut mestinya menyuguhkan berbagai macam kemudahan yang berbeda.
"Jadi ini ada rumah yang memang jalannya lebar, ada yang mungkin pas-pasan, dan sebagainya. Kami bersinergi dengan developer, mendorong agar ekspo seperti ini dapat diselenggarakan setiap tahun dalam rangka memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa untuk memiliki rumah itu tidaklah sulit, mudah sekali," katanya.
Selain itu, kata dia, pameran tersebut juga dalam rangka mengurangi backlog perumahan (jumlah rumah yang belum mencukupi kebutuhan) di Banyumas yang masih cukup tinggi karena mencapai kisaran 30.000 unit.
Ia mengharapkan dengan adanya pameran perumahan yang menyuguhkan berbagai tipe rumah tersebut, masyarakat dapat memiliki hunian yang layak.
"Layak itu ya bangunannya sesuai dengan standar teknis, lingkungannya juga sehat. Oleh karena itu, saya berpesan kepada developer untuk membangun rumah sesuai dengan standar teknis," kata Junaidi.
Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Banyumas Raya Said Muchsin mengatakan kegiatan pameran yang digelar pada 1-8 September tersebut diikuti 69 stan, sekitar 20 stan di antaranya merupakan stan pengembang perumahan dari berbagai wilayah seperti Banyumas, Purbalingga, Semarang dan Jakarta.
Ia mengakui pascapandemi COVID-19, pengembang perumahan masih diuji dengan hantaman kondisi lain.
"Pascapandemi 'kan situasinya memang belum betul-betul bisa normal, apalagi tahun ini kita tahu bahwa pemilu dua kali ya. Buat pengusaha, ini kurang baik, situasi pemilu dua kali dalam setahun," katanya.
Ia mengatakan dengan adanya pemerintahan yang baru, pengembang perumahan masih menunggu arah kebijakan presiden ke depan termasuk bagaimana komitmen pemerintah tentang pengadaan rumah subsidi khususnya yang berkaitan dengan kuota.
Bahkan pada bulan Agustus 2024, kata dia, perbankan kehabisan kuota rumah subsidi sehingga realisasinya sangat kecil.
"Tentunya itu sangat berbahaya karena banyak banget developer yang hidupnya ini dari bulan ke bulan, sama seperti masyarakat menengah," katanya.
Dengan demikian ketika dalam satu bulan tidak berjualan, kata dia, pengembang perumahan tersebut tidak bisa bayar bunga, tidak bisa bayar karyawan dan sebagainya.
"Sementara kita tahu bahwa developer itu proses bisnisnya sangat panjang, multiplier effect-nya sangat luar biasa. Ketika satu developer jatuh, maka efeknya terhadap ekonomi juga luar biasa," katanya.
Terkait dengan hal itu, Said mengharapkan pemerintah untuk betul-betul mengamankan kuota rumah subsidi karena tidak semua pengembang kuat untuk bertahan dalam satu bulan karena sangat tergantung pada penjualan di bulan tersebut.
Baca juga: Sekda desak OPD Banyumas kebut penyerapan anggaran 2024
Baca juga: Pemkab minta pelaku UMKM di Banyumas manfaatkan teknologi digital
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
