“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berkelanjutan, tanpa mengorbankan lingkungan atau kesejahteraan sosial,” kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti di Bali, Sabtu.
Dia menjelaskan forum tersebut akan menjadi platform bagi para pemimpin global, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi praktis dalam mempercepat pencapaian pembangunan dan memperkuat perekonomian negara-negara berkembang.
HLF MSP 2024 merupakan salah satu inisiatif strategis Indonesia dapat upaya mendorong kesejahteraan global dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebelumnya, tepatnya selama periode 2021-2022, Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, seminar, dan berbagi pengetahuan dengan negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan.
Berbagai kegiatan itu tidak hanya mempererat hubungan ekonomi tetapi juga berbagi pengalaman dalam perencanaan dan pembangunan.
Peran aktif Indonesia dalam inisiatif Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan riset ekonomi antar negara berkembang juga menjadi contoh komitmen Indonesia.
Dalam laporan global terbaru mengenai SDGs yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Peringkat Indonesia naik dari posisi 102 pada tahun 2019 menjadi 75 pada 2023.
Amalia menyebutkan bahwa sekitar 63 persen indikator SDGs di Indonesia telah mencapai target, sementara 16 persen indikator lainnya menunjukkan perbaikan yang signifikan.
“Pencapaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling progresif dalam pencapaian SDGs di kelompok negara berpenghasilan menengah atas,” ujar Amalia.
Untuk mendukung proyek pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia pun telah mengadopsi metode pembiayaan inovatif seperti blended finance.
Salah satu contoh penerapan blended finance adalah pembangunan desa wisata di Bali, yang memobilisasi investasi dan membangun infrastruktur tanpa membebani APBN atau APBD. Skema itu mencakup berbagai sumber dana, termasuk dari sektor swasta, untuk menciptakan solusi pembiayaan yang berkelanjutan.
“Metode pembiayaan ini memungkinkan kita untuk menggabungkan sumber daya publik dan swasta, yang tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang,” kata Amalia.
Baca juga: Peserta HLF MSP 2024 di Bali melampaui target
Baca juga: RI tingkatkan kerja sama internasional untuk capai SDGs lewat HLF MSP
Baca juga: Pemerintah siap gelar HLF MSP di Bali
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
