Momentum Keketuaan ASEAN pada 2023 dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN, yang tidak hanya supaya tumbuh lebih cepat, namun juga merata.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kendati digelar di tengah situasi sulit, Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 mampu berkontribusi terhadap upaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian serta kemakmuran di kawasan.
Dalam 5 tahun terakhir, ASEAN berhasil mengukir berbagai pencapaian khususnya di sektor ekonomi, di antaranya Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ASEAN Leaders Declaration on the Developing Electric Vehicle Ecosystem, Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT), ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Time of Crises, serta puluhan proyek yang bernilai miliaran dolar AS.
Terkait capaian ASEAN, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah menyebut 10 negara anggota ASEAN telah secara sungguh-sungguh mempersiapkan sebuah integrasi ekonomi, sebagaimana terlihat dalam kebijakan ekonomi makro pada masing-masing negara.
"Pertama, tumbuhnya kesadaran kolektif, jika ASEAN kelak akan menjadi sebuah pasar yang besar dan kuat, sekaligus sebagai basis produksi yang kokoh. Kedua, meratanya tekad untuk mempermudah prosedur dan praktek dalam pertukaran barang, jasa dan tenaga kerja. Ketiga, sudah adanya rasa bangga jika ASEAN dapat berkembang menjadi sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan terhubung dengan kawasan lainnya di dunia," kata Rezasyah saat dihubungi ANTARA, Kamis.
Ada kesadaran bahwa secara kolektif mereka dapat mempersempit jarak dalam kesenjangan pembangunan ekonomi yang telah ada, terutama melalui pembangunan kapasitas kelembagaan di tingkat pemerintah dan dunia usaha menjadi pencapaian ke empat.
ASEAN secara kolektif juga mampu menyatukan potensi dan kapasitasnya untuk menyukseskan sebuah mekanisme yang lebih besar, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yakni sebuah skema kerja sama perdagangan yang besarnya mencapai 30 persen PDB global saat ini.
Dalam praktiknya, RCEP telah memungkinkan ASEAN bekerja sama dan bersaing secara sehat dengan kelompok negara yang lebih unggul, seperti Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
Walaupun terkena pandemi COVID-19, ASEAN mampu pulih lebih cepat dari perkiraan lembaga-lembaga internasional, terutama sekali dalam sektor manufaktur dan ekspor.
Selain itu, ASEAN mampu menjadikan dirinya sebagai tujuan investasi, menyusul perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, semua negara ASEAN telah menyadari pentingnya stabilitas dalam jangka panjang, tenaga kerja yang semakin berdaya asing, termasuk kemampuan menjalankan demokrasi di dalam negeri yang mengandalkan hak asasi manusia (HAM).
Sebagian besar negara ASEAN telah memiliki alat ukur pembangunan yang disesuaikan dengan indikator-indikator utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Indonesia memainkan perannya dalam sektor ekonomi di ASEAN. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai negara yang paling serius memelopori pendirian RCEP dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Indonesia juga aktif mendorong terwujudnya lingkungan bisnis yang stabil dan terkoordinasi.
Kerja sama yang sudah terjalin di antara negara anggota ASEAN semakin berkembang. Adapun kerja sama yang perlu ditingkat, menurut Rezasyah, yakni melanjutkan prakarsa transformasi digital, seperti digitalisasi bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang UMKM, mengingat sektor ini adalah tulang punggung ekonomi ASEAN dan beranggotakan mereka yang rentan dari naik turunnya kurs valuta asing.
Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi penyatuan berbagai jasa sistem pembayaran dengan menggunakan QR Code, agar pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, serta aman.
Menggiatkan kerja sama sub-regional yang telah lama berdiri seperti Singapore-Johor-Riau (Sijori), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BOMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT), menjadi bagian penting dalam peningkatan sektor ekonomi di ASEAN.
"Dengan cara ini, pembangunan di wilayah terluar ASEAN dapat menjadi semakin aktif dan berkembang," kata Rezasyah.
Selain itu, mempersulit peredaran transaksi ilegal dan memperkuat upaya pencegahan pencucian uang juga perlu ditingkatkan sehingga melalui cara ini tidak ada lagi rasa curiga di antara para pelaku ekonomi di lingkungan ASEAN.
Kebijakan luar negeri didominasi agenda ekonomi
Sementara itu, peneliti hubungan internasional Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Andrew Mantong menyebut kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode didominasi sejumlah agenda ekonomi.
"Jadi, menurut saya kebijakan Jokowi untuk luar negeri selama dua periode ke belakang itu memang banyak didominasi oleh agenda-agenda ekonomi," kata Andrew.
Ia tidak menampik capaian-capaian yang dihasilkan bagi perekonomian Indonesia dari pelaksanaan agenda-agenda tersebut. Namun, fokus kebijakan luar negeri yang terlampau ekonomi tersebut, menurut dia, bisa membuat Indonesia semakin riskan jika persaingan geopolitik terus memanas.
Indonesia dinilai sukses dalam penyelenggaraan Forum G20 karena mampu membuat capaian yang dinilai sulit untuk diraih di tengah persaingan yang terjadi antara AS dan China. "Di tengah persaingan seperti itu kemudian menyelenggarakan Forum G20 dan menghasilkan sesuatu, itu memang capaian tersendiri," katanya.
Namun, terkait peran Indonesia dalam keketuaannya di ASEAN pada 2023, ia melihat belum adanya perubahan normatif cukup besar yang biasanya dilakukan Indonesia ketika menjadi ketua ASEAN.
Sekali lagi, Andrew menilai agenda ekonomi mendominasi pembuatan dan perumusan politik luar negeri Indonesia, dan itu tercermin dari pencapaian Indonesia di ASEAN.
Para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati pengesahan prioritas capaian ekonomi Laos di masa Keketuaan ASEAN 2024 dalam ASEAN Economic Minister (AEM) Retreat Ke-30 yang berlangsung di Luang Prabang, Laos pada 9 Maret lalu.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan para menteri juga sepakat untuk mengesahkan delapan prioritas capaian ekonomi Keketuaan Laos yang berada di bawah kewenangan AEM.
"Secara prinsip, prioritas tersebut merupakan keberlanjutan capaian ekonomi saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN seperti berlakunya Protokol Kedua ASEANAustralia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)," katanya.
Perwakilan ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) ABAC Indonesia mendorong peningkatan pasar karbon di kawasan ASEAN melalui Aliansi Pasar Karbon ASEAN (ASEAN Alliance Carbon Market/AACM). Para menteri juga mencatat perkembangan perundingan dan kerja sama yang dilakukan ASEAN.
Beberapa di antaranya Perkembangan Penyusunan Visi Komunitas ASEAN 2045 dan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN, Perundingan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA), Pengesahan Kerangka Kerja Fasilitasi Jasa ASEAN (ASFF).
Juga Perundingan Perbaikan (upgrading) Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA), Perundingan Upgrading Kawasan Perdagangan Nebas ASEAN-China (ACFTA), serta Implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
