Sultan: kompetensi penting untuk tingkatkan pelayanan publik

Dengan kriteria tersebut diharapkan akan terbangun pemerintah yang bersih dalam penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik,"

Yogyakarta (ANTARA News) - Kompetensi penting untuk mewujudkan dan mencapai profesionalisme dan produktivitas kinerja yang mampu meningkatkan pelayanan publik dan daya saing, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Dengan kriteria tersebut diharapkan akan terbangun pemerintah yang bersih dalam penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik," katanya pada pelantikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional I Jateng-DIY Purwanto di Yogyakarta, Kamis.

Untuk itu, kata dia, pejabat BKN yang baru dilantik hendaknya dapat melanjutkan kebijakan peningkatan kompetensi dan martabat manajemen pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana pada tingkat pelaksanaan harus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman.

Oleh karena itu profesionalisme BKN sebagai lembaga pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian harus bisa menjadi acuan bagi pegawai negeri sipil, profesional dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas, dan akuntabel. Hal itu tentu sangat diharapkan publik.

"BKN harus berkomitmen lebih sensitif dan responsif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal organisasi," katanya.

Ia mengatakan BKN sebagai lembaga pembina manajemen kepegawaian yang bermartabat juga harus berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, dan prosedur dalam bidang kepegawaian secara konsisten, serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif.

"Dengan demikian, ke depan BKN dapat menjadi instansi yang bermartabat yang dapat menjadi acuan banding oleh instansi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan manajemen dan pelayanan dalam bidang kepegawaian," katanya.

Menurut dia, kualitas dan kesejahteraan pegawai, tuntutan kompetisi global, penerapan otonomi dan visi Negara Kesatuan RI merupakan perspektif yang perlu diakomodasi dalam mengkritisi dan merumuskan kebijakan kepegawaian ke depan di negara ini.

"Identifikasi dan inventarisasi persoalan-persoalan kepegawaian di dalam birokrasi sangat penting agar dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat," katanya.
(B015/M008)