Muzani yang ditemui usai pembukaan Rapimnas Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, tidak membantah juga tidak membenarkan susunan kabinet yang beredar itu.
Menurut dia, penempatan menteri pada pemerintahan periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.
"Saya tidak begitu paham apakah valid atau tidak, karena itu hak prerogatif Pak Prabowo," ujar Muzani.
Baca juga: Muzani: Rapimnas Gerindra konsolidasi sukseskan program Prabowo-Gibran
Baca juga: Surya Paloh: Jatah kabinet tak jadi prioritas NasDem
Ia menjelaskan bahwa Prabowo sudah melakukan perbincangan terbatas dengan Gibran dan sejumlah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menentukan siapa saja yang akan ditunjuk menjadi menteri kabinet Prabowo-Gibran.
"Kalau Pak Prabowo sudah mengajak ngomong dengan orang terbatas, saya kira iya, dengan Mas Gibran, dengan partai partai koalisi. Tapi seberapa jauh intensitas dan hasil dari pembicaraan tersebut saya tidak ikut," ujarnya.
Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja figur yang akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
"Siapa saja yang akan dipasang untuk menjadi menteri A, untuk posisi B saya tidak mengikuti," kata Muzani.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2024
