Menurut dekret yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Nikaragua Maria Coronel itu, organisasi-organisasi tersebut mengingkari kewajiban mereka, antara lain dengan tidak mengumumkan laporan keuangan selama periode dua hingga 30 tahun.
Mereka, kata Coronel, juga mengganggu kontrol dan pengawasan Direktorat Jenderal Pendaftaran dan Pengendalian NPO Kementerian Dalam Negeri.
"Oleh karena itu, diputuskan untuk menyetujui likuidasi badan hukum dan registrasi bagi 169 NPO yang tercantum dalam dokumen ini," demikian bunyi dekret tersebut.
Sekitar 80 organisasi yang akan ditutup adalah organisasi keagamaan, termasuk cabang lokal Gereja Moravia, yang merupakan salah satu denominasi tertua Kristen Protestan dan sudah berdiri sejak abad ke-15.
Media Nikaragua melaporkan bahwa sejak 2018 pemerintah telah membatalkan registrasi lebih dari 5.600 LSM dan NPO di negara tersebut atas berbagai pelanggaran.
Kemudian, sebuah dekret tertanggal 19 Agustus 2024 menyatakan membubarkan sekitar 1.500 entitas dari jumlah tersebut.
Pada 2023, Presiden Nikaragua Daniel Ortega menuding Gereja Katolik berupaya melakukan kudeta.
Ketika itu, menurut sang presiden, sejumlah pendeta mendesak jemaat untuk melengserkan pemerintah, membahas penangkapan unit militer, serta mengharapkan dirinya disingkirkan dengan jalan kekerasan.
Tuduhan itu pun berbuntut pada penangkapan dan deportasi sejumlah pendeta ke Vatikan.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: WHO, Meksiko, dan Nikaragua kutuk keras serangan terhadap PM Slovakia
Baca juga: Paus prihatinan hukuman penjara kepada uskup Nikaragua
Nikaragua putuskan hubungan diplomatik dengan Belanda
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
