Dalam pernyataannya usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan RS Persahabatan Jakarta Timur, Jumat, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
"Saya itu ditudang-tuding bukan hanya masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat," katanya.
Menurut Jokowi, semua itu adalah urusan internal partai politik dan koalisi, termasuk proses pencalonan atau penolakan kandidat Pilkada serentak 2024.
Presiden menambahkan bahwa dirinya bukan ketua partai atau pemilik partai, ia pun tidak memiliki wewenang dalam keputusan pencalonan kandidat di Pilkada 2024.
"Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" tegasnya menanggapi tuduhan tersebut.
Peluang Anies Baswedan tampil di kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur, telah tertutup setelah tak ada lagi partai politik yang punya cukup suara untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.
Sebanyak 15 partai politik telah resmi mendaftarkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8).
Partai politik itu yakni PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Perindo, PPP, PBB, Prima, dan PKN.
Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengungkapkan bahwa Anies juga sudah memutuskan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat.
Sahrin menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan Anies tidak maju adalah tidak ada permintaan khusus dari masyarakat Jawa Barat maupun aspirasi partai politik untuk mengusung calon presiden di Pemilu Presiden 2024 tersebut.
Baca juga: Anies tidak mau masuk partai karena banyak kubu tersandera kekuasaan
Baca juga: Anies Baswedan akan bentuk partai baru setelah gagal di Pilkada 2024
Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
