Analis: Pengelolaan utang yang hati-hati jaga keseimbangan fiskal

Analis ekonomi politik FINE Institute Kusfiardi mengatakan pengelolaan utang negara yang lebih hati-hati dan transparan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan fiskal.

"Diperlukan kebijakan pengelolaan utang yang lebih hati-hati, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi yang kuat. Hanya dengan demikian, stabilitas fiskal jangka panjang dan kemandirian ekonomi Indonesia dapat terjaga," kata Kusfiardi di Jakarta, Jumat.

Adapun utang negara mencapai Rp8.502 triliun atau sekitar 38,68 persen dari produk domestik bruto (PDB). Rasio utang tetap terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB.

Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di delapan tahun.

Komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) Domestik sebesar 70,49 persen, SBN Valas sebesar 17,27 persen dan pinjaman sebesar 12,24 persen.

Kusfiardi menuturkan ketergantungan pada utang luar negeri dapat menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap tekanan eksternal. Negara-negara kreditur atau lembaga keuangan internasional dapat memaksakan syarat-syarat pembiayaan yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan domestik Indonesia.

Ketergantungan pada penerbitan SBN, terutama dalam kondisi pasar obligasi yang fluktuatif, juga dapat meningkatkan biaya pinjaman jika suku bunga global naik.

"Kita tidak bisa mengabaikan potensi bahaya dari depresiasi mata uang dan meningkatnya beban utang luar negeri yang dapat memperburuk defisit anggaran," tuturnya.

Selain itu, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dari utang pemerintah juga harus benar-benar produktif dan mampu memberikan pengembalian investasi yang memadai.

"Jika utang tidak digunakan secara produktif, ada risiko utang akan menjadi beban jangka panjang yang semakin memberatkan," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menuturkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2024 tetap terkendali, yang tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.