Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Muslih Syuaib di Mataram, Jumat, mengatakan, pembentukan kelurahan pelopor demokrasi ini sebagai tindak lanjut dari program KPU Provinsi NTB melalui desa/kelurahan pelopor demokrasi.
"Untuk di Mataram, kelurahan pelopor demokrasi kami bentuk di kampung nelayan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan," katanya.
Baca juga: Ketua DPR ingatkan sempurnakan praktik demokrasi sebab politik mahal
Kelurahan Bintaro dipilih menjadi lokasi program kelurahan pelopor demokrasi karena tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2019 tercatat sekitar 53 persen.
Dengan tingkat partisipasi pemilih 53 persen itu, Kelurahan Bintaro menjadi kelurahan dengan tingkat partisipasi pemilih terendah dibandingkan 50 kelurahan lain di Kota Mataram.
"Kalau kelurahan-kelurahan lain, rata-rata 60 persen lebih," katanya.
Baca juga: KPU Bantul siapkan kader pelopor demokrasi songsong Pemilu 2024
Terkait dengan itulah, Kelurahan Bintaro ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program kelurahan pelopor demokrasi yang dijadwalkan mulai bulan September 2024.
Dalam pelaksanaannya, kata Muslih, KPU akan membentuk kader demokrasi yang beranggotakan sekitar 50-60 orang perwakilan dari warga di Kelurahan Bintaro.
Sebanyak 50-60 perwakilan warga tersebut berasal dari berbagai unsur di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ibu-ibu, remaja, pelaku UMKM, termasuk perwakilan penyandang disabilitas dan lainnya.
"Mereka akan kami edukasi politik terkait bagaimana upaya agar masyarakat dapat bersama-sama mengajak warga untuk menyalurkan hak pilih pada 27 November 2024," katanya.
Baca juga: Gempa Mataram tak ganggu Forum Demokrasi Bali
Melalui program kelurahan pelopor demokrasi, diharapkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang demokrasi serta peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak, bisa dilanjutkan ke keluarga, atau kelompok masing-masing.
"Biasanya kalau yang sampaikan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan lainnya bisa lebih optimal dan tepat sasaran sebab langsung menyentuh masyarakat," katanya.
Baca juga: BPS: Indeks demokrasi Indonesia di NTB menurun
Menurutnya, program kelurahan pelopor demokrasi itu dijadwalkan berlangsung sampai November 2024 atau sebelum pencoblosan, karena ini sifatnya sosialisasi partisipasi pemilih.
"Harapan kami, melalui program kelurahan pelopor demokrasi, partisipasi pemilih di Kelurahan Bintaro bisa meningkat. Begitu juga kelurahan-kelurahan lain," katanya.
Baca juga: Pejuang demokrasi meninggal di NTB jadi enam orang
Di sisi lain, Muslih mengatakan, dari evaluasi yang dilakukan, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2019 di Kelurahan Bintaro, salah satunya karena saat kegiatan pencoblosan, warga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan masih berada di tengah laut.
"Inilah yang juga kami upayakan, bagaimana agar masyarakat bisa menyalurkan hak pilih sebelum melaut, atau pulang sebelum penutupan jadwal pencoblosan," katanya.
Pewarta: Nirkomala
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
