Jakarta (ANTARA News) - Akademisi Universitas Indonesia, Prof Eko Prasojo, menilai pemerintah masih serampangan melakukan reformasi birokrasinya dan belum terlihat adanya orientasi yang jelas ke mana wujud birokrasi pemerintahan masa depan. Hal itu disampaikan Eko Prasojo saat berbicara dalam satu diskusi tentang "Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan: Gejala Disorientasi Penyelenggaraan Negara" di Jakarta, Sabtu. "Reformasi birokrasi ini jauh tertinggal dibandingkan dengan reformasi di bidang hukum atau politik," katanya. Menurut dia, kondisi itu tentunya sangat mengkhawatirkan karena walaupun berbagai sektor sukses direformasi, tetapi pelaksananya tetap saja pada aparatur birokrasi pemerintahan. Lebih lanjut Eko menegaskan bahwa pemerintahan saat ini belum mempunyai orientasi dan agenda yang jelas bagaimana pola reformasi birokrasinya. "Pemerintah masih serampangan melakukan reformasi birokrasi. Masih campur aduk antara negara, pemerintah dan birokrasi," katanya. Selain itu, sepanjang dua tahun masa pemerintahan Yudhoyono-Kalla juga tidak pernah dilakukan penghitungan rasio PNS dengan masyarakat yang harusnya mereka layani. Senada dengan Eko Prasojo, anggota DPR dari F-PKS Mustafa Kamal mengatakan, birokrasi telah gagal melakukan reformasi internalnya. "Yang baik melakukan reformasi internalnya hanya TNI/Polri. Sementara birokrasi telah gagal mereformasi dirinya," katanya. Hal tersebut, katanya, berdampak pada siapapun yang duduk dikursi pengambil keputusan akan sulit mengimplementasikan kebijakannya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006