Salah satu agenda utama Kabinet Jokowi adalah pemberantasan korupsi di segala bidang."

Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara mengharapkan, jika Joko Widodo atau Jokowi terpilih sebagai presiden pada Pilpres, 9 Juli 2014, maka kabinet yang akan dibentuknya harus kabinet kerja berdasarkan keahliannya, bukan kabinet pelangi atau gabungan menteri-menteri dari beberapa parpol.

"Jika Jokowi terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014, pembentukkan kabinet diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Kabinet nanti adalah kabinet kerja yang tak boleh diganggu oleh partai," kata AP Batubara menjawab pers di Jakarta, Selasa.

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu menegaskan, dalam membentuk kabinetnya, PDIP tak akan membagi-bagi kursi kepada parpol yang ikut bekerja sama mengusung Jokowi menjadi calon presiden (capres).

AP Batubara memberikan contoh, jika Jokowi menunjuk ada sosok yang cocok dijadikan menteri, dia dipersilakan memasukkannya ke kabinet. Kendati sosok bersangkutan berasal dari parpol yang tak mengusung Jokowi sebagai capres.

Menurut Sesepuh PDIP itu, untuk mengajak sosok bersangkutan, Jokowi tak perlu minta ijin kepada parpol bersangkutan.

"Jika sosok yang bersangkutan tak mau atau tak diijinkan parpolnya, Jokowi bisa mengajak sosok lain yang dianggapnya layak masuk kabinet," katanya.

AP batubara menyatakan optimistis dengan cara demikian, maka dapat dicegah kemungkinan adanya tindak korupsi di lingkungan kabinetnya.

"Salah satu agenda utama Kabinet Jokowi adalah pemberantasan korupsi di segala bidang," katanya.

AP Batubara mengusulkan agat kabinet mendatang disesuaikan dengan kebutuhan. "Bila ada dua kementerian yang bisa disatukan, misalnya Kemendagri digabung dengan Kementerian Transmigrasi. Khusus untuk buruh yang jumlahnya sangat banyak, maka Kemenakertrans diubah namanya menjadi Kementerian Perburuhan," katanya.(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014