Peneliti soroti kerusakan DAS akibat tak peduli konservasi tanah & air

Kerusakan kondisi hidrologis DAS itu sebagai dampak perluasan lahan budi daya dan pemukiman yang tidak terkendali, kadang-kadang dia tidak peduli adanya konservasi tanah dan air

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Subarudi mengatakan perlunya memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air dalam pengelolaan lahan, mengingat perannya dalam menjaga kondisi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Kerusakan kondisi hidrologis DAS itu sebagai dampak perluasan lahan budi daya dan pemukiman yang tidak terkendali, kadang-kadang dia tidak peduli adanya konservasi tanah dan air," kata Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Subarudi dalam diskusi daring yang diikuti dari Jakarta, Kamis.

Dia juga mengatakan kondisi sungai di Indonesia secara umum menghadapi beberapa tantangan, sebagai salah satu sumber air untuk masyarakat, menjadi halaman belakang yang terkadang menjadi tempat pembuangan sampah.

Baca juga: KLHK upayakan percepatan realisasi rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH

Bahkan, lanjutnya, Indonesia memiliki salah satu sungai paling tercemar di dunia yaitu Sungai Citarum. Dengan pencemar utamanya adalah limbah plastik dan limbah hasil pemrosesan pabrik yang tercampur menjadi satu di sungai.

Rusaknya ekosistem sungai, kata Subarudi, seringkali menjadi faktor penyebab peningkatan erosi, penurunan produktivitas, dan percepatan degradasi lahan serta banjir.

"Jadi sebenarnya gampang kalau kita lihat sungai itu, kalau sungai itu merah saat hujan berarti pengolahan lahan di atas itu tidak berjalan sesuai dengan konservasi tanah dan air," katanya.

Baca juga: BRIN temukan adanya kontaminasi bahan aktif obat di Sungai Citarum

Selain itu Subarudi juga menyoroti isu pengelolaan DAS di Tanah Air, termasuk pemahaman yang masih rendah masyarakat yang kebanyakan tinggal di sekitar bantaran sungai. Hal itu menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penerapan aturan terkait DAS yang sudah dimiliki oleh Indonesia.

Tidak hanya itu, kata dia, masih ada tumpang tindih peraturan perundangan antar-sektor dan belum adanya rencana terstruktur terkait pengelolaan DAS sebagai pedoman yang disertai dengan sistem informasi terpadu.

Baca juga: BMKG: Waspada hujan hingga 1 September di Malut, jauhi bantaran sungai
Baca juga: Pj Gubernur: Lautan sampah DAS Citarum Batujajar karena sedimentasi